Category Archives: Artikel DPRD

Tulisan terkait DPRD

DPRD Pejabat Daerah (bag 1)

Teman-teman menyebut namaku Budi, meski mereka tahu aku bukanlah orang yang selalu berbudi baik, tapi paling tidak itulah harapan orang tuaku saat memberikan nama kepadaku saat baru lahir dahulu. Semoga aku menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Dihari Minggu malam dari Starbucks Coffee Sumarecon Mall Serpong aku googling terkait status DPRD, hanya karena penasaran keluhan tetangga yang menjadi anggota DPRD yang terhormat, mengeluh karena bingung dengan status DPRDnya saat ngobrol disela2 kerja bhakti tadi pagi. Tetangga dan teman2nya selalu memanggil yang terhormat, padahal 5 bulan terakhir ini meski sudah mengikuti orientasi bagi anggota DPRD belum menemukan kepastian, apa status DPRD itu? Apakah PNS? Apakah pejabat negara? Apa pejabat bukan2? Tiba2 lewat Joker dengan khasnya, langsung duduk dikursi depan tanpa basa-basi:

Joker: lagi ngapain Bud? Aku lihat sibuk banget mainin smartphone? Sepertinya kamu lagi mengagumi kecerdasan barang yang kamu pegang itu?

Budi: gak sibuk Jok, lagi penasaran aja dengan cerita tetangga tadi pagi. Kok katanya menjadi anggota DPRD itu tidak jelas statusnya. Maksudnya begini, ternyata anggota DPRD itu bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil? Dan juga bukan sebagai Pejabat Negara seperti DPR RI yang terhormat itu? Terus sebagai apa dong? Atau sebagai pejabat yang bukan2? Oh ya, pesen minum aja dulu.

Joker: lagi gak ngopi dulu, tadi seblum berangkat sudah ngopi. apa yang disampaikan tetanggamu tadi betul. Tapi mulai 30 September 2014 status DPRD itu sudah jelas, mereka sebagai Pejabat Daerah.

Budi: Kenapa tetanggaku tidak tahu, padahal setelah dilantik menjadi anggota DPRD, tidak lama kemudian sudah langsung mengikuti orientasi DPRD? Hampir seminggu lagi.

Joker: begini, pengaturan itu adanya di UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan Presiden SBY tanggal 30 September 2014. Tapi perlu diingat, bahwa saat UU itu disahkan, tidak serta merta masyarakat sudah tahu, maksudnya langsung diupload di setneg.go.id. tapi masih butuh beberapa waktu lagi. Dan yang lebih penting lagi, setelah di upload pun tidak semua masyarakat langsung membaca dan mempelajarinya.

Nanti dari smartphone itu, download UU 23/2014, lihat pasal 95 dan 148 bahwa Anggota DPRD provinsi/kab/kota adalah pejabat Daerah. Jadi sekarang sudah jelas bahwa DPRD adalah pejabat daerah.

Budi: Kalo kemarin status DPRD apa dong? Katanya untuk pajak penghasilan dibayarin oleh pemda, seperti Pejabat Negara yang pajak penghasilannya dibayarin oleh negara. Saya dengar pegawai Bank Pembangunan Daerah pajak penghasilannya dibayarin oleh BPDnya.

Joker: Soal pajak penghasilan anggota DPRD dibayarin Pemda itu betul, hal itu diatur di Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ./2000, Di Keputusan Dirjen Pajak itu yang dimaksud dengan Pejabat Negara diantaranya adalah Ketua, dan Anggota DPRD, termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Tingkat I/II.

Kalau DPR RI pajak penghasilannya dibayarin negara hal itu jelas, karena memang DPR Ri itu adalah pejabat negara, status ini dulu diatur di UU 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang direvisi dengan UU 43/1999 tentang Perubahan Atas UU 8/1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dan sekarang diatur dalam pasal 122 UU 5/2014  tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai pengganti UU Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah Pejabat Negara.

Budi: bagaimana maksudnya, Direktur Jenderal Pajak memasukkan DPRD sebagai Pejabat Negara? Tapi UU Kepegawaian dan sekarang menjadi UU Aparatur Sipil Negara tidak memasukkan sebagai Pejabat Negara?

Joker: Begini, yang berhak menetapkan siapa yang menjadi Pejabat Negara itu bukan Dirjen Pajak, tapi UU. Dan kalau Dirjen Pajak menetapkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pajak penghasilannya disamakan dengan Pejabat Negara ya itu kewenangannya sebagai pengatur pajak. Bagi DPRD itu sebetulnya suatu rizki, coba saja kalau dalam pajak penghasilannya tidak disamakan dengan Pejabat Negara, maka DPRD akan membayar sendiri pajak penghasilnnya. Kalau sekarang ini, Pemda membayarkan pajak penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sekitar 600-700 ribu. Jadi,  dalam hal pembayaran pajak penghasilan disamakan dengan pejabat negara oleh Dirjen Pajak, tetapi status kepegawaiannya bukan pejabat negara. Baru setelah ditetapkannya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD ditetapkan sebagai Pejabat Daerah.

Budi: oo….Apa benar kalau pegawai Bank Pembangunan Daerah itu pajaknya dibayarin oleh BPDnya?

Joker: waduh…kalo itu kurang tahu ya….coba tanya mbah google. Mungkin tahu.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : https://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.