“Mandul”nya Fungsi Anggaran DPRD

Hal yang menarik dalam fungsi anggaran DPRD adalah, apakah fungsi anggaran DPRD itu masih ada? Seandainya masih ada, seberapa besar fungsi anggaran DPRD?

Dasar utama dalam mendiskusikan fungsi anggaran DPRD adalah dengan melihat dari UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 27/2009 tentang MD3.

Berdasarkan Pasal 18 UU 17/2003:

(1) Pemerintah Daerah MENYAMPAIKAN kebijakan umum APBD TA berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

(2) DPRD MEMBAHAS kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

(3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD MEMBAHAS prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

 

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU 17/2003 tersebut, bahwa Pemda “menyampaikan”, artinya apa? Artinya Pemda yang “proaktif”, dan hal ini diperkuat dengan ayat (2) dan ayat (4), bahwa “DPRD membahas KUA” dan “DPRD membahas PPAS”. Jadi DPRD disini tidak bisa proaktif, yang bisa adalah bersifat “pasif”.

Jika dilihat dari sisi UU 27/2009, fungsi anggaran hanya disebutkan satu kali pada pasal 70 ayat (2) Fungsi anggaran untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dan ternyata sama dengan UU 17/2003, yaitu ”membahas” dan ”memberikan persetujuan” atau ”tidak memberikan persetujuan”. Dan ternyata di dalam UU 27/2009, fungsi anggaran tidak pernah disebutkan untuk DPRD Prov/Kab/Kota.

Pasal 2 (1) PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa DPRD mempunyai Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah. Dan sekali lagi sama, bahwa DPRD mempunyai fungsi anggaran untuk ” membahas dan menyetujui”.

Apa yang dapat disimpulkan? Ternyata UU 17/2003, UU 27/2009 dan PP 16/2010, sama2 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi anggaran untuk MEMBAHAS dan MENYETUJUI.

Apakah MEMBAHAS itu bisa proaktif mengusulkan kegiatan? Apa akhir dari MENYETUJUI? Bukankah hanya SETUJU atau TIDAK SETUJU.

 

Referensi:

  1. UU 17/2003
  2. UU 27/2009 ttg MD3
  3. PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : https://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: