Memerdekakan Arena Politik Daerah

ORDE Baru mewariskan sistem politik yang sentralistik di mana politik nasional dan pimpinan pusat partai mendominasi segala urusan termasuk urusan politik di daerah. Akibatnya, politik di daerah merupakan derivasi politik di Jakarta.
Lebih jauh lagi, bukan cuma politisi daerah bergantung pada dukungan politisi nasional, tetapi perilaku politisi di daerah lebih dipengaruhi “petunjuk” pimpinan partai di pusat daripada diwarnai aspirasi di daerah.Di sisi lain, dalam tiga tahun terakhir, perdebatan tentang reformasi politik lebih terfokus pada institusi politik di Jakarta, baik eksekutif maupun legislatif.
Sedangkan perdebatan yang menyangkut reformasi politik di tingkat daerah relatif tertinggal.Situasi ini berseberangan dengan salah satu tujuan demokratisasi, yaitu menjadikan sistem politik responsif pada aspirasi, baik tingkat nasional maupun aspirasi tingkat daerah.
Tantangannya kini, bagaimana membuat arena politik daerah (1) dapat hidup dengan berbasiskan politik daerah dan (2) dapat responsif terhadap aspirasi daerah?

Desentralisasi dan sistem pemilu
Jawaban standar yang selama ini diberikan terhadap tantangan itu adalah dengan program desentralisasi atau modifikasi electoral system.

Pertama, desentralisasi, sebagaimana ditunjukkan dalam literatur dan bukti empirik di berbagai negara Asia dan Afrika, bisa menghidupkan arena politik daerah dan membuatnya responsif terhadap aspirasi daerah (Manor, 1999). Desentralisasi yang berhasil macam itu relatif komprehensif karena meliputi devolusi, dekonsentrasi, dan desentralisasi fiskal.

Namun, temuan ini belum tentu bisa terulang di Indonesia. Salah satu faktor penghambatnya adalah mengakarkuatnya loyalitas partai dan sifat partai yang sentralistik di Indonesia. Di satu sisi, loyalitas yang tinggi membuat basis partai jadi kuat.

Di sisi lain, tingginya loyalitas rakyat pendukung membuat politisi daerah menjadi ignorance terhadap aspirasi rakyat di daerahnya. Sementara partai yang sentralistik membuat politisi daerah bergantung pada pimpinan partai di Ibu Kota. Dengan kenyataan ini, meski ada desentralisasi otoritas (devolusi), tetapi tanpa ada arena politik daerah yang mandiri maka output pemerintahan di daerah belum tentu mencerminkan aspirasi daerah.

Jawaban standar kedua adalah memodifikasi electoral system. Sistem pemilu memang berperan menstrukturkan hubungan antara pemilih dan politisi. Struktur hubungan inilah yang akan menentukan tingkat responsivitas politisi terhadap aspirasi rakyat.

Selama ini diskusi tentang modifikasi itu terjebak dalam masalah pemilihan sistem pemilu. Akibatnya, perdebatan electoral reform terfokus pada pencarian salah satu sistem-plurality systems atau proportional systems atau kombinasinya-yang cocok dengan realita sosial-politik di Indonesia. Perdebatan sistem pemilu itu relevan bagi politik nasional, tetapi pemilihan salah satu sistem itu tidak menjawab kebutuhan pembentukan arena politik yang independen di daerah.

Pemisahan jadwal pemilu 
Melihat problematika itu, tulisan ini mengusulkan terobosan baru untuk menjawab pertanyaan di atas. Tulisan ini berargumen, kedua fenomena itu-dependensi politik daerah terhadap politik nasional dan marjinalisasi aspirasi rakyat di daerah-bersumber pada terintegrasinya politik daerah dalam politik nasional.

Karena itu, terlepas dari (1) eksistensi program desentralisasi dan (2) electoral system yang dipilih, politik daerah akan menjadi mandiri dan aspirasi daerah akan teradopsi bila politik daerah dipisahkan dari politik nasional. Dan, pemisahan ini dicapai melalui pembedaan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah (non-concurrence elections).

Pemisahan pemilu ini, misalnya pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, MPR, dan presiden dilaksanakan tahun 2004. Sementara pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD (dan gubernur/bupati bila dipilih langsung) dilaksanakan tahun 2005 atau 2006. Dengan pemisahan ini meski durasi kerjanya sama-sama lima tahun, tetapi memiliki awal siklus yang berbeda.

Sebagai ilustrasi dari efek pemisahan jadwal pemilu daerah dan nasional adalah kasus di Filipina. Semula pemilu daerah dan pemilu nasional di Filipina dipisahkan pelaksanaannya. Lalu tahun 1987 terjadi perubahan konstitusi di mana pelaksanaan pemilu daerah dijadikan satu dengan pemilu nasional. Efeknya, (1) aspirasi daerah yang semula tertampung dalam institusi politik daerah jadi tererosi, dan (2) politisi daerah yang sebelumnya independen berubah menjadi bergantung pada politisi nasional. (Rocamora, 1998)

Pemisahan ini memiliki berbagai konsekuensi. Pada satu sisi, pemisahan ini bisa meningkatkan biaya politik karena pemilu yang biasanya dilakukan cuma sekali, berubah menjadi dua kali setiap lima tahun.

Artinya, masa-masa ketidakpastian bertambah apalagi aroma politik kekerasan-terutama kampanye-masih kuat dan subur.

Pada sisi lain, pemisahan ini memberi sekurangnya tujuh potensi manfaat. Pertama, dengan pemisahan pemilu, rakyat pemilih bisa dengan jelas membedakan politik daerah dan politik nasional.

Dan pemisahan jadwal pemilu itu membuat pemilu di daerah menjadi lebih merdeka dari pengaruh politik-Jakarta. Kemandirian ini akan membuat isu Jakarta-centris jadi tidak salable di tingkat daerah.

Kedua, politisi daerah akan kesulitan untuk sekadar membonceng nama politisi nasional dan politisi “dipaksa” responsif pada isu daerah bila ingin survive dalam politik daerah.

Ketiga, implikasi institusional dari perubahan ini adalah partai politik dipaksa serius membangun organisasi dan agenda politiknya di tingkat daerah.

Keempat, terangkatnya isu daerah dalam arena politik itu, merangsang rakyat untuk menyadari korelasi isu keseharian yang relevan dengan proses politik. Kesadaran rakyat pemilih tentang korelasi antara proses politik dan isu keseharian ini bisa menjadibreakthrough yang mencerdaskan dalam politik Indonesia.

Mengapa? Karena kuatnya politik aliran di Indonesia membuat rakyat pemilih cenderung tak peduli terhadapperformance politisinya. Sebuah studi tentang perilaku pemilih yang dilakukan Dwight King menunjukkan, hasil Pemilu 1955 dan Pemilu 1999 memiliki kesamaan polarisasi pemilih (King, 2000).

Artinya, waktu telah berjalan 40 tahun, tetapi afiliasi partai dari rakyat pemilih tidak berubah.

Kelima, kesadaran korelasi antara proses politik dan isu keseharian ini akan membuat perseteruan ideologis yang abstrak harus diterjemahkan jadi kompetisi ideologis yang praktis. Dengan demikian meski ideologi/aliran tetap bisa eksis tetapi penerjemahan praktis dari ideologi itu-agar relevan dengan isu keseharian rakyat-jadi lebih penting.

Keenam, kompetisi ideologis yang praktis itu pada gilirannya akan membuat proses politik jadi transaksional. Artinya, rakyat pemilih bukan cuma memberikan suara dukungan pada politisi tetapi juga menuntut imbalan dalam bentuk pedulian politisi terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat pemilihnya.

Ketujuh, dengan proses politik yang transaksional ini maka kepentingan dan hajat hidup rakyat di tingkat daerah akan diperhatikan, sebab para politisi sadar bahwa dalam proses yang transaksional, rakyat bisa “menghukum” politisi/partai politik dengan memilih politisi/partai politik lain.

Menuntut berbagai aturan
Pemisahan jadwal pemilu ini tidak berdiri sendiri tetapi menuntut berbagai aturan penyerta yang mendewasakan arena politik daerah. Misalnya, adanya devolusi dan adanya pembatasan penampilan politisi nasional dalam kampanye daerah. Meski begitu, salah satu keunggulan dari pemisahan jadwal ini adalah tidak diperlukannya bongkar-pasang konstitusional yang rumit.

Kini, meski equilibrium politik memasuki fase relatif lebih stabil, tantangan demokratisasi di tingkat nasional dan di tingkat daerah masih besar.

Karena itu, memerdekakan arena politik daerah dari dominasi politik nasional melalui pemisahan pemilu menjadi penting. Supaya demokrasi yang dihasilkan adalah demokrasi yang senyatanya responsif terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat, baik nasional maupun daerah.

sumber : Harian Kompas, 26 November 2001

——–

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: