Parpol Gagal Menerjemahkan Ideologinya Kedalam Bentuk Policy

 

Kita harus melihat bahwa fenomena yang terjadi hari ini sering merupakan resultan dari fenomena-fenomena yang terjadi pada hari-hari sebelumnya. Kita mengetahui selama 25 tahun Indonesia hanya memiliki tiga partai. Tahun 1971 adalah pemilu terakhir dengan multi partai. Sesudah itu hanya tiga, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, ketiga partai politik (parpol) itu pun tidak mencerminkan aspirasi masyarakat tetapi mencerminkan aspirasi rezim. Masyarakat pun dipaksakan untuk memfusikan diri terhadap salah satunya. Sehingga ada kemampatan artikulasi ideologi, gagasan, dan aspirasi.

Setelah tumbangnya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, terjadilah liberalisasi yang diawali oleh parpol. Setiap orang bebas mendirikan parpol. Itu merupakan sesuatu yang normal karena yang dulunya “diikat” kencang mendadak “dilepas” bebas. Jadi, bukan hal yang aneh jika ada ledakan parpol. Pada Pemilu 1999 parpol yang terdaftar sebanyak 105, yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu sebanyak 48. Kemudian pemilu 2004 yang berhak mengikuti pemilu berjumlah 24 parpol. Dan, parpol yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM untuk mengikuti kontes Pemilu 2009 sudah mencapai 95 parpol. Berapa yang akan lolos ke pemilu? Jawabanya dapat diketahui setelah verifikasi selesai.

Tetapi dalam perjalanannya parpol-parpol ini akan mengalami proses pemangkasan. Bukan karena oleh aturan pemerintah saja, tetapi karena memang kelayakan sebuah parpol akan dipertanyakan; apakah perlu membuat parpol atau tidak? Proses politiknya akan membuat mereka seperti itu. Oleh karena itu, harus didorong agar politik di Indonesia tidak menjadi bagian dari eksperimen politik menggunakan lembaga-lembaga negara.

Saat ini parpol tidak dipandang sebagai institusi artikulasi pendapat rakyat. Karenanya rakyat sering kecewa. Parpol masih memfasilitasi aktivis partai tetapi tidak memfasilitasi aspirasi rakyat. Parpol juga masih pada fase identitas, yaitu orang menjadi anggota partai bertujuan untuk keperluan identifikasi; anda dimana? Kalau anda di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka bisa dibayangkan berarti anda dekat dengan pemikiran atau ideologi Nahdlatul Ulama (NU). Jika di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), berarti anda dekat dengan ideologi nasionalis. Kalau anda di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka anda dekat dengan ideologi Islamis.

Kedekatan dengan partai bukan karena policy dan langkah yang akan dilakukan oleh partai, tapi karena identitas dan “bendera” yang diusung partai. Dampaknya, kita sulit memilih partai berdasarkan issue seperti jika kita menginginkan sebuah perekonomian Indonesia yang independen dan nasionalistik, kita kesulitan mencari partai. Atau partai yang mengutamakan isu-isu ke daerahan. Begitu juga dengan partai yang mengusung isu pendidikan, kita akan kesulitan untuk memilih partai. Karena ketika sampai pada area kebijakan, ideologi-ideologi itu menjadi seragam. Kita pun kesulitan membedakan Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI-P, atau PPP. Dalam konteks identitas, kita tahu ideologi dari parpol-parpol itu, tetapi dalam konteks kebijakan apa bedanya? Jadi, partai masih menjadi cermin identitas ideologi politik, belum menjadi cermin identitas ideologi kebijakan. Dengan kata lain partai belum menjadi vehicle untuk implementasi ideologi politik dalam bentukpolicy (kebijakan). Itulah tantangan terbesar parpol di Indonesia.

Agar parpol dapat menjawab tantangan tersebut, yang harus dilakukan pertama, harus mencari (rekrutmen) orang-orang yang berorientasi kepada kebijakan, bukan orang-orang yang akan menggelar retorika pidato atau yang mengkristalkan semangat ideologi politik saja. Kedua, harus ada mekanisme dimana partai dipaksa untuk menerjemahkan ideologi dan platform-nya kedalam bentuk kebijakan. Saya rasa menarik yang dilakukan oleh PDI-P. Sebagai oposisi, mereka memasang iklan di koran mengenai penilaiannya terhadap pelaksanaan pemerintahan. Dengan sendirinya mereka pun dituntut untuk menerjemahkan ideologi politiknya kedalam konteks kebijakan yang konkret.

Yang terjadi pada parpol-parpol saat ini, platform-nya memang jelas, tetapi belum menginternal di dalam pemikiran dan kegiatan parpol. Jadi, suatu saat kita perlu meraih suatu posisi kalau mendengar parpol maka yang terbayang adalah “policy”. Seperti yang terjadi di Australia. Jika partainya Liberal, maka akan pro Bush dan konservatif. Kalau partainya buruh, maka akan kontra Bush dan non-konservatif. Atau di Amerika Serikat, ketika mendengar Partai Demokrat kira-kira dalam isu perang Irak kita tahu sikapnya seperti apa. Ketiga, sudah saatnya parpol membuat think tank yang serius dan konsisten menerjemahkan ideologi mereka dalam bentuk kebijakan.

Demokrasi mensyaratkan parpol untuk berpartisipasi di situ (policy). Yang dibutuhkan darioutput demokrasi adalah policy yang menguntungkan rakyat. Agar rakyat merasa diuntungkan dengan proses politik yang bebas, transparan, dan terbuka. Kalau output-nya tidak menguntungkan rakyat, timbul pertanyaan untuk apa ada demokrasi? Jadi, sebenarnya parpol berkepentingan untuk memiliki kapasitas menghasilkan policy yang baik.Policy yang baik menurut sebuah partai adalah policy yang mendasarkan pada cita-cita, gagasan, ideologi, platform partai tersebut. Itu yang membuat mereka hidup. Jadi, kalau para pimpinan parpol menyadari pentingnya komponen policy, maka dia harus menjadikannya prioritas. Kalau ini tidak terjadi yang rugi semuanya, bukan hanya parpol tetapi seluruh proses demokrasi.

Memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar bagi parpol untuk dapat menerjemahkan ideologi dan platform partainya kedalam bentuk policy. Karena itu, dengan adanya pemilu kepala daerah langsung mudah-mudahan akan memaksa parpol untuk lebih cepat menerjemahkan ideologinya.

Selain itu, karena kita baru melaksanakan Pemilu langsung dua kali, dan akan ketiga kalinya, maka seiring perjalanan waktu masyarakat pun akan melihat parpol-parpol yang memberikan dampak terhadap keseharian mereka. Contohnya pada pemilu 1999 PDI-Perjuangan menang, sementara pemilu 2004 kehilangan 42% suaranya. Ini menunjukan sebuah kekecewaan yang diwujudkan dengan cara menarik dukungan. Begitu pula dengan Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat akan melihat policy-nya. Dengan demikian, pengalaman dan kondisi seperti ini akan mempercepat partai untuk memikirkan policy.

ANIES RASYID BASWEDAN

sumber: http://aniesbaswedan.blogspot.com/2008/08/parpol-gagal-menerjemahkan-ideologinya.html


Majalah FIGUR Edisi XXIII/2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: