Konsep Pembiayaan Demokrasi Harus Diperbaiki

Usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai efisiensi pemilu, yakni perlunya pilkada dilaksanakan secara serentak, masih menyisakan pertanyaan di kalangan masyarakat. Pasalnya, jabatan politik rata-rata lima tahun. Itu artinya ada beberapa kepala daerah yang harus melepaskan jabatannya sebelum masanya habis.

Anies Baswedan PhD, seorang pakar ilmu politik dan kebijakan publik menepis kekhawatiran itu. Menurut Rektor Universitas Paramadina itu, pilkada secara serentak merupakan suatu hal yang normal dalam penyeragaman proses demokrasi.

Perbincangan ini terkait dengan pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla bahwa mulai lima tahun dari sekarang ini, pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu disatukan waktunya, agar ada waktu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkan Kalla saat memberikan pengarahan pada jajaran Partai Golkar Jawa Tengah di Semarang, Minggu (2/12).

“Nggak bisa dong semuanya minta lima tahun,” ujar Anies. “Jadi kalau bupati berani melebarkan jalan dan mengorbankan sebagian besar rakyat, dia juga harus berani mengurangi masa jabatannya untuk kemaslahatan orang banyak,” kata Anies kepada Inilah.com yang mewawancarainya secara khusus di Jakarta, Senin, (3/12) siang. Berikut petikannya:

Ongkos demokrasi selama ini dinilai terlalu boros, jadi harus diubah tatacaranya. Anda sependapat?
Pertama, saya setuju soal borosnya. Masalahnya ‘kan cara pengelolaannya. Banyak fasilitas-fasilitas pemilu yang sifatnya tidak habis pakai. Tapi cara pengaturan budget oleh pemerintah diasumsikan habis pakai. Sehingga, selalu ada pembelian fasilitas setiap kali akan pilkada.

Nah itu harus diubah. Jangan pilkadanya yang dikurangi, tapi konsep pembiayaannya harus diperbaiki.

Bagaimana dengan penyederhanaan pilkada?
Kemudian masalah penyederhanaan pilkada yang penting adalah tiap level. Kalaupun mau dilaksanakan serentak, itu berdasarkan level, bukan berdasarkan jenis.

Jadi pembagiannya bukan eksekutif bareng semua, legislatif bareng semua, bukan. Tapi berdasarkan level. Jadi tingkat kabupaten serentak, tingkat propinsi juga begitu. Dengan begitu, isu-isu daerah tidak termarjinalisasi oleh isu-isu nasional.

Tapi kalau, misalnya Pilkada Bekasi, bareng dengan Gubernur, bareng dengan presiden, kira-kira yang akan mendapat perhatian besar siapa? Sudah bisa dipastikan presiden.

Jadi nanti di bawah itu cuma membonceng aja. Ya seperti kita lihat dalam pemilu DPRD itu banyak sekali Partai Demokrat menang, karena membonceng Demokrat nasional. Tetapi dalam Pilkada apa menang calon-calon dari Demokrat? Tidak.

Jadi pembagiannya berdasarkan level, bukan berdasarkan jenis.

Jabatan politik itu kan rata-rata lima tahun. Kalau pilkada dilaksanakan serentak, berarti banyak jabatan kepala daerah yang terpotong masanya…?
Ya nggak apa-apa. Itu normal di dalam penyeragaman proses demokrasi. Nggak bisa dong, semuanya minta lima tahun. Jadi kalau bupati berani melebarkan jalan dan mengorbankan sebagian besar rakyat, dia juga harus berani mengurangi masa jabatannya untuk kemaslahatan orang banyak.

Dalam kaitan ini, Anda sendiri melihat apakah akan banyak kepala daerah yang “legowo” atau malah justru timbul resistensi?
Akan banyak resistensi. Makanya, pengelolaannya lebih baik itu “timing”-nya disesuaikan dengan realitas di lapangan. Jadi di Indonesia itu, Pilkada secara serentak itu dibagi dua kali atau tiga kali. Jadi misalnya, sekali pilkada langsung 150 kabupaten. Terus, tahun depan 150 lagi. Tahun depannya lagi 150 lagi. Habis itu, sudah.

Jadi tidak mesti 457 kabupaten di hari yang sama. Bisa seperti itu, tapi kan jauh lebih sederhana kan, daripada tiap hari ada pilkada. Yang dipermasalahkan Pak Jusuf Kalla ‘kan, selama ini tiap hari ada pilkada.

Bisa juga berdasarkan propinsi, bisa setiap provinsi sepertiga, sehingga mengurangi resistensi tapi tetap dengan semangat menyederhanakan pilkada.

Kembali ke soal demokrasi yang boros, adakah yang lebih efisien?
Ini masalahnya pada komposisi biaya kok. Di mana-mana demokrasi perlu pemilu. Mana ada demokrasi tidak pakai pemilu?

Cuma efisiensinya masih bisa diusahakan ya…?

Bisa. Kenapa kotak suara harus ganti tiap tahun, misalnya ya. Kenapa mobil dinas untuk pilkada harus diganti tiap lima tahun? Itu kan cara budgeting kita masih cara zaman Soeharto. Itu yang harus diubah.

sumber: http://www.inilah.com, 3 Desember 2007

 

*—–

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: