Kegagalan Partai Politik

Peristiwa berdarah di Kabupaten Puncak Jaya, Papua memberikan semacam peringatan kepada kita semua, tentang kerapuhan proses pelembagaan demokrasi elektoral di ranah lokal.

Dari sekian banyak faktor yang menyebabkan kerapuhan demokrasi lokal itu, salah satunya disumbangkan oleh kegagalan partai politik untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik secara terbuka dan demokratis. Mengapa gagal?

Sentralisme Partai

Dalam proses rekrutmen kandidat dalam pilkada, hampir semua partai di Indonesia memiliki karakter yang sentralistik, di mana pengambilan keputusan terakhir ada di tangan elite partai di tingkat pusat. Walaupun sudah ada proses nominasi kandidat dari bawah secara bertingkat, keputusan akhir ada di tangan pengurus partai di Jakarta.

Rekomendasi dari DPP-lah yang selanjutnya menjadi posisi formal yang harus diambil oleh partai di tingkat lokal. Konsekuensinya, akan terjadi ketidaksinambungan antara aspirasi elite di tingkat lokal dan aspirasi elite di Jakarta. Kandidat yang didukung oleh partai di tingkat lokal bisa berbeda dengan pilihan elite partainya di pusat.

Fenomena ini tentu saja akan memberi insentif bagi kandidat yang sedang bersaing untuk memperebutkan “kendaraan partai” untuk mencari jalan pintas, dengan langsung melakukan pendekatan ke elite partai di tingkat pusat.

Itu artinya kandidat yang kalah bersaing di bawah akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan rekomendasi pengurus partai di tingkat pusat. Perbedaan antara aspirasi partai di lokal dan pusat tentu saja memunculkan persoalan di ranah lokal.

Setidaknya, KPUD sebagai penyelenggara pilkada menghadapi dilema, tekanan, atau bahkan intimidasi. Suasana akan semakin tegang ketika dukungan partai tersebut sangat menentukan kelengkapan persyaratan minimal pencalonan kandidat. Dalam beberapa kasus, tekanan terhadap KPUD semakin besar ketika muncul rekomendasi ganda yang sama-sama dikeluarkan oleh pengurus pusat partai yang sama.

Tekanan tidak hanya dialami KPUD, tetapi juga oleh pengurus partai di tingkat lokal.Ketika terjadi perlawanan terhadap keputusan elite partai di pusat, perlawanan itu sering kali harus berbuah pemecatan.Pemecatan inilah yang memperlebar konflik internal dalam partai dan akibatnya memengaruhi kinerja partai dalam pemenangan kandidat yang diusung oleh partai secara formal.

Pasar Politik

Selain itu, pertarungan antarkandidat di internal partai menjadi pasar politik yang bertingkat.Pasar politik yang bertingkat inilah yang membuat biaya kandidasi semakin mahal.“Tiket” yang harus dibeli oleh kandidat tidak satu melainkan dalam level yang berbeda-beda.Mengapa bertingkat?

Tingkat yang paling bawah adalah merebut dukungan para pengurus partai di level kabupaten. Selanjutnya, pasar politik kembali digelar untuk mendapatkan sokongan pengurus di level provinsi, Terakhir, para kandidat harus mendapatkan rekomendasi dari pengurus pusat.

Dan jelas sekali, biaya “tiket masuk” ini sekaligus menjadi ajang perburuan rente bagi elite partai. Tidak semua kandidat mampu untuk mengikuti logika pasar politik. Hanya kandidat yang memiliki basis material yang kuat bisa bertahan untuk berkontestasi. Tanpa bekal yang cukup maka kandidat seperti kalah sebelum bertanding.

Itulah sebabnya mengapa kandidat yang berani bertarung setidaknya memiliki basis ekonomi yang cukup atau setidaknya mendapatkan sokongan dari investor politik yang kuat. Sedangkan di beberapa daerah yang perekonomian sangat bersifat serba negara atau ‘state driven’, maka para penguasa APBD, terutama calon pertahanan memiliki akses yang cukup besar pada sumber daya.

Para incumbent inilah yang selanjutnya mampu “membeli” dukungan partai politik dan mengalahkan kandidat yang lain. Ketika partai tidak memiliki kader yang memiliki basis material yang mencukupi, partai akan mencari atau bahkan “menjual” dukungan kandidat yang berkantong tebal.

Itu artinya, kaderisasi partai gagal dalam arti partai tidak mau mempromosikan kader-kader yang dimilikinya karena alasan-alasan finansial. Kegagalan kaderisasi tersebut berakibat pada partai mencari kandidat untuk dicalonkan dan dimulailah politik transaksional dalam proses kandidasi.

Konsekuensi lain dari mahalnya biaya kandidasi adalah soal pertaruhan secara ekonomi. Kandidat yang kalah dalam pertarungan internal, bukan hanya kalah dalam mendapatkan dukungan internal partai, melainkan juga harus menghadapi beban kekalahan dari biaya yang telah dikeluarkan.

Artinya, kekalahan dalam proses kandidasi sudah pasti menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi kandidat serta para pendukungnya. Logika rasional ekonomi di balik pertarungan internal inilah yang bisa menjelaskan mengapa kontestasi antarkandidat menjadi sedemikian kerasnya, karena kandidat sudah menginvestasikan uangnya sedemikian besar untuk memenangkan pertarungan.

Oleh karena itu, kandidat berupaya memobilisasi dukungan untuk memenangkan kompetisi.Dari sinilah bibit kekerasan sudah mulai tercipta dengan landasan logika yang sifatnya material-ekonomis.

Mobilisasi Primordialisme

Ketika proses pelembagaan politik tidak berjalan dengan baik dalam partai, pertarungan antarkandidat di internal partai sering kali memobilisasi dukungan di luar organisasi partai, seperti melalui jaringan personal yang dimiliki kandidat. Jaringan personal bisa meliputi jaringan kekerabatan, kedaerahan, kewilayahan, atau bahkan agama.

Para kandidat yang tengah bersaing selanjutnya menggunakan sentimen-sentimen primordialisme untuk memenangkan kompetisi.Penggunaan sentimen primordialisme ini akan semakin kuat dalam konteks masyarakat yang terpilah secara tajam.

Pemilahan sosial dalam masyarakat menemukan basisnya dalam rivalitas antarkandidat. Konsekuensinya, persaingan antarkandidat justru memunculkan ketegangan antarjaringan sosial pendukung tradisionalnya.

Dengan demikian, kontestasi antarkandidat selanjutnya berkembang menjadi bukan semata-mata kompetisi antarelite, melainkan menjadi bagian dari rivalitas antarsuku atau bahkan persaingan antarjaringan kekerabatan. Dalam konteks semacam itu, partai politik sesungguhnya sudah antara ada dan tiada.

AA GN Ari Dwipayana, dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

(Sumber: Harian Seputar Indonesia, 5 Agustus 2011).

*—–

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: