DPRD, ANTARA POKIR DAN NARASUMBER DALAM PERENCANAAN APBD

Pasal 55 huruf (a) PP 16/2010 menyatakan Badan Anggaran mempunyai tugas “memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD”.

Dari pasal ini ada beberapa point yang perlu mendapatkan perhatian:

1. Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD (pokir DPRD) kepada kepala daerah.

  • Apa arti “saran dan pendapat” dilihat dari sisi kekuatan hukum?
  • Bagaimana mekanisme dan prosedur Badan Anggaran dalam menyusun pokir DPRD? Sebab bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga politik yang penuh kepentingan, apa jadinya klo hal ini tidak diatur?

2.    paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

  • berarti paling lambat adalah bulan Juli, dimana saat itu KUA  dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika DPRD memberikan pokir DPRD dibulan Juli berarti pokir DPRD akan ditampung di KUA dan PAAS, sehingga sangat mungkin berbeda dengan RKPD? Apakah hal ini diperbolehkan?;sebaiknya
  • Badan Anggaran memberikan pokir DPRD saat Musrenbang Kab/Kota di bulan Maret dan paling lambat menjelang penetapan RKPD dibulan Mei, sehingga Pokir DPRD dapat diakomodir di RKPD.

sehingga untuk mempermudah pelaksanaan fungsi DPRD, sebaiknya:

  1. Mekanisme dan prosedur Badan Anggaran dalam menyusun pokir DPRD harus diatur secara detail dalam tata tertib DPRD atau peraturan DPRD lainnya (jika ada), sehingga diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antar anggota DPRD, dan juga konflik dengan Bappeda selaku penanggungjawab penyusunan RKPD.
  2. Untuk menghindari keterlambatan pemberian pokir DPRD ke Kepala Daerah, harus ada komitmen dari seluruh Anggota DPRD yang terhormat dan jika perlu ditegaskan di tata tertib DPRD. Jika RKPD sudah ditetapkan dan pokir DPRD baru diberikan kepada Kepala Daerah maka akan sangat mungkin RKPD akan diubah/ditambahin, jika hal ini  terjadi dan terjadi kasus hukum pada kegiatan yang ditambahkan akan semakin memperkuat dugaan klo kasus tadi sudah direncanakan sejak perencanaan, dan juga akan mengurangi penilaian oleh BPK karena kurangnya kepatuhan Pemda terhadap peraturan.

Permendagri 54/2010 menyatakan “Pimpinan DPRD atau anggota DPRD dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD, forum SKPD  (rancangan Renja RKPD)”

Dari pasal ini ada beberapa point yang perlu mendapatkan perhatian:

  1. “dapat” diundang, apa arti dapat?
  2. menjadi “narasumber”, apakah yang menjadi narasumber hanya DPRD? Apa implikasi bagi DPRD klo diundang hanya sebagai narasumber? Bandingkan ketika dalam pembahasan APBD, “membahas” dan “menyetujui”.
  3. Berapa banyak Anggota DPRD yang diundang sebagai narasumber? Apakah yang yang diundang sudah bisa mewakili kepentingan anggota DPRD lainnya? Artinya harus dibuat mekanisme dan prosedur di intern DPRD, siapa dan bagaimana menjadi narsumber saat penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, forum SKPD, sehingga diharapkan mengurangi konflik di DPRD.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : https://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

One Comment

  1. syukriy
    Posted Mei 23, 2011 at 4:06 pm | Permalink | Balas

    Memang ada yang menarik dengan isi PP 16/2010, khususnya perihal pokok-pokok pikiran DPRD (Pokir, kata mas Riris). Bukankah dalam Permendagri 13/2006 istilah Pokir ini tidak ada?
    Selain mempertanyakan apa makna “saran dan pendapat” yang diberikan oleh Banggar, mas Riris juga mempertanyakan tentang “Bagaimana mekanisme dan prosedur Badan Anggaran dalam menyusun Pokir” tersebut.

    Saya setuju dengan apa yang mas Riris kemukakan, namun ada sedikit catatan terkait dengan Pokir ini. Pertama, ketua Banggar melekat pada Pimpinan DPRD. Dengan begitu, saran dan pendapat hanyalah “kamuflase” untuk menyembunyikan bahwa “semua tergantung pimpinan DPRD”.

    Kedua, seolah-olah DPRD boleh mengubah apa yang “sudah disepakati” antara SKPD dan masyarakat dalam Forum SKPD yang telah tercantum dalam RKPD, dengan cara memasukkan Pokir ketika Banggar membahas KUA/PPAS dengan TAPD di bulan Juli. Bukankah ini sebuah bentuk “pengkhianatan” oleh anggota DPRD terhadap kebutuhan rakyat yang disampaikan langsung di saat Musrenbang Kabupaten/Kota?

    Ketiga, semestinya anggota DPRD “mengawal” kepentingan konstituennya sejak dari “bawah”, bukan menunggu di atas. Artinya, anggota DPRD harus ikut Musrenbang sejak tingkat Desa/Kelurahan. Hal ini sudah dilakukan di beberapa daerah dengan cara membuat Perda tentang Musrenbang Desa/Kelurahan, didmana peserta Musrenbang termasuk anggota DPRD di desa/kelurahan tempatnya berdomisili.

    Jadi, Pokir yang disampaikan anggota DPRD sesungguhnya bukanlah untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan konstituennya…

    Mohon maaf kalau ada yang salah!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: