PENYUSUNAN ANGGARAN OLEH DPRD (BADAN ANGGARAN DAN KOMISI)

Pak Sae yang sekarang ini sebagai Pimpinan Komisi A sedang berdiskusi sambil minum kopi di warung sederhana dengan rekannya Mas Tagtahu yang juga anggota DPRD (Anggota Komisi C) tetapi tidak termasuk anggota Badan Anggaran, dan pasti bukan Ketua Badan Anggaran.

Mas Tagtahu bertanya, “bagaimana sebenarnya tugas dan peran Badan Anggaran dan Komisi ketika DPRD menjalankan fungsi anggaran berdasarkan UU 27/2009 dan PP 16/2010? Apakah Badan Anggaran memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Panitia Anggaran era UU 22/2003 & PP 25/2004 dan PP 53/2005? Dan apakah juga Komisi yang sekarang berdasarkan UU 27/2009 dan PP 16/2010 sama dengan Komisi UU 22/2003 & PP 25/2004 dan PP 53/2005?”

Dengan agak kesal Mas Tagtahu melanjutkan ceritanya, ternyata sebagian besar program kegiatan dalam  pembahasan ranperda APBD antara Komisi dengan Satker mitra tahun anggaran kemarin telah diubah oleh Badan Anggaran tanpa pembahasan kembali dengan Komisi-komisi terkait, dan ternyata hal itu juga terjadi di beberapa DPRD Pemda lainnya.

Dengan nada emosi Mas Tagtahu, melanjutkan “Sampeyankan Ketua Komisi? Sebenarnya aturannya bagaimana?”

Pak Sae dengan tenang dan sambil menikmati aroma kopi yang masih panas menjelaskan :

Praktek yang terjadi sekarang ini memang sebagian besar program kegiatan dalam  pembahasan ranperda APBD antara Komisi dengan Satker mitra kerja, selanjutnya dibahas kembali oleh Badan Anggaran, seringkali program dan kegiatan tersebut diubah oleh Badan Anggaran tanpa pembahasan kembali dengan Komisi-komisi terkait, dan agak benar juga, klo ternyata hal itu terjadi juga di beberapa DPRD Pemda lainnya

Hal itu bisa terjadi karena tatib DPRDnya mengatur demikian. Pertanyaan adalah, apakah tatib DPRD itu sudah sesuai dengan UU 27/2009 dan PP 16/2010?, sebelum kita membahas kesesuain Tatib DPRD dengan UU dan PP tersebut, kita lihat dulu bagaimana UU 27/2009 dan PP 16/2010 mengatur tugas Badan Anggaan dan Komisi. Lebih mudah kita pahami klo kita sekaligus membandingkan dengan tugas Panitia Anggaran dan Komisi era UU 22/2003. Sebab, bagaimanapun, spirit dan semangat ke DPRDan yang lalu tidak bisa dengan serta merta berubah mengikuti UU 27/2009. Apalagi beberapa Pimpinan dan beberapa anggota yang sekarang juga sudah beberapa periode menjadi Anggota DPRD.

Perbandingan Komisi dan Panitia Anggaran pada UU 22/2003 dan UU 27/2009

UU 22/2003

UU 27/2009

Alat kelengkapan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas: Komisi dan Panitia Anggaran (Psl 98(4) huruf (c) dan (e)). Dan pada pasal penjelasan tertulis “cukup jelas”.

UU 22/2003 sudah tidak menjelaskan  lebih lanjut terkait dengan tugas Komisi dan Badan Anggaran bagi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas: Komisi & Badan Anggaran. (Psl 302 ayat 1 huruf (c) dan (e)). Dan pada pasal penjelasan tertulis “cukup jelas”

Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: Komisi & Badan Anggaran. (Psl 353 ayat 1 huruf (c) dan (e)). Dan pada pasal penjelasan tertulis “cukup jelas”

UU 27/2009 sudah tidak menjelaskan  lebih lanjut terkait dengan tugas dan Peran Komisi dan Badan Anggaran bagi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

UU 22/2003 sudah tidak menjelaskan  lebih lanjut terkait dengan tugas Komisi dan Badan Anggaran bagi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas: Komisi & Badan Anggaran. (Psl 302 ayat 1 huruf (c) dan (e)). Dan pada pasal penjelasan tertulis “cukup jelas”

Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: Komisi & Badan Anggaran. (Psl 353 ayat 1 huruf (c) dan (e)). Dan pada pasal penjelasan tertulis “cukup jelas”

UU 27/2009 sudah tidak menjelaskan  lebih lanjut terkait dengan tugas dan Peran Komisi dan Badan Anggaran bagi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kedua Undang-undang tersebut  tidak membahas lebih lanjut tentang tugas Panitia Angaran/ Badan Anggaran dan Komisi. Selanjutnya terbit Peraturan Pemerintah 16/2010 sebagai turunan UU 27/2009. Sudah semestinya klo PP 16/2010 akan menjelaskan lebih detail lagi terkait tugas dan wewenang Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Bahkan idealnya dapat menggambarkan hubungan antara DPRD (Badan Anggaran dan Komisi) dengan Pemda (Tim Anggaran Pemerintah Daerah/ TAPD dan Satker).

Tabel ini adalah perbandingan antara Panitia Anggaran dan Badan Anggaran serta Komisi di DPRD Provinsi, Kab/Kota pada PP 25/2004 & PP 53/2005 dan PP 16/2009.

Perbandingan Komisi dan Panitia Anggaran pada PP 25/2004 & PP 53/2005 dan PP 16/2009

PP 25/2004 & PP 53/2005

PP 16/2009

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;

c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;

d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD;

e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Penjelasan Pasal 53 :  cukup jelas

Pasal 55

Badan Anggaran mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;

b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;

e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan

f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Penjelasan Pasal 55 :  cukup jelas

Pasal 49

Komisi mempunyai tugas:

a.       mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;

b.       melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing;

d.       membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;

e.       menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;

g.       melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;

h.       mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;

i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;

j.  memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi

Penjelasan Pasal 49 :  cukup jelas

Pasal 49

Komisi mempunyai tugas:

a.       mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.       melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

d.       membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;

e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

g.       melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;

h.       mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan

j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Penjelasan Pasal 49 :  cukup jelas

Panitia Anggaran mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;

c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;

d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD;

e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Penjelasan Pasal 53 :  cukup jelasPasal 55

Badan Anggaran mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;

b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;

e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan

f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Penjelasan Pasal 55 :  cukup jelasPasal 49

Komisi mempunyai tugas:

a.       mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;

b.       melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing;

d.       membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;

e.       menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;

g.       melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;

h.       mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;

i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;

j.  memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi

Penjelasan Pasal 49 :  cukup jelasPasal 49

Komisi mempunyai tugas:

a.       mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.       melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

d.       membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;

e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

g.       melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;

h.       mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan

j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Penjelasan Pasal 49 :  cukup jelas

Dari Tabel diatas dapat diperoleh gambaran perubahan tugas Komisi dan Badan Anggaran (dahulu Panitia Anggaran) era UU 22/2003 dan turunannya PP 25/2004 & PP 53/2005 dan UU 27/2009 dan turunannya PP 16/2009.

Dari Panitia Anggaran ke Badan Anggaran dapat dilihat telah terjadi perubahan yang mendasar.  Yang menarik perubahan tersebut adalah Pasal 55 PP 16/2009 khususnya untuk point e, tugas Badan Anggaran adalah “melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD  (KUA) serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Kepala Daerah”; Bandingkan dengan tugas Komisi Pasal 49 huruf b “melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD”;

Sedangkan tugas Komisi Pasal 49 huruf b pada kedua PP tersebut masih tetap atau tidak berubah.

Bagaimana memaknai pembahasan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran dan pembahasan Ranperda APBD oleh Komisi? Apakah sama pembahasan KUA, PPAS dan Ranperda APBD? Klo beda, Apa bedanya? Klo sama, mengapa ada bentuk dokumen dan nomenklatur yang berbeda?

Pak Sae dengan menahan napas melanjutkan perkataannya, menurut saya Mas Tagtahu, berdasarkan PP 16/2010 yang melakukan Pembahasan Ranperda APBD adalah Komisi, bukan Badan Anggaran. Sekarang apa makna pembahasan terhadap ranperda APBD? Dan adakah dokumen lanjutan setelah dokumen pembahasan ranperda APBD sampai penetapan Perda APBD? Klo ada, apa dokumen tersebut? Klo tidak ada, artinya dokumen ranperda APBD adalah dokumen terakhir ketika APBD akan ditetapkan.

Memang PP 16/2010 kurang mengatur secara detail sebagaimana  Tugas Badan Anggaran dan Komisi pada DPR RI sebagaimana Pasal 96 dan 107 pada UU 27/2007. Sehingga, Tatib DPRD sebagai turunan dari PP 16/2010 masih sangat mungkin berbeda-beda antar DPRD, khususnya terkait dengan sistem dan prosedur pembahasan APBD bersama dengan TAPD dan Satker.

Tugas Komisi dan Badan Anggaran ini menjadi lebih kurang jelas, ketika Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran dan setengah Anggota DPRD adalah Anggota Badan Anggaran.

Artinya, tugas Komisi adalah melakukan Pembahasan Ranperda APBD, dan Tugas Badan Anggaran sebagaimana Pasal 55 huruf a-f PP 16/2010 sudah jelas tidak menyinggung tentang Pembahasan Ranperda.

Sekedar perbandingan, di DPR RI tugas Badan Anggaran lebih ke sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran (RKA).  Sebagaimana pasal 107 ayat (1) huruf d dan ayat (2) dan ayat (3) UU 27/2009 dibawah ini:

Pasal 107

(1) Badan Anggaran bertugas:

a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;

b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;

c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;

d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan

f.   membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.

(3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.

Dan tugas Komisi adalah menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi. Sebagaimana pasal 96 ayat (2) huruf e dan f UU 27/2009.

Pasal 96

(1)  Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.

(2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah:

a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;

b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;

c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;

d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;

f.   menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi  sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan

g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN.

Kembali ke pertanyaan awal Mas Tagtahu, bagaimana tugas dan peran Badan Anggaran dan Komisi ketika DPRD menjalankan fungsi anggaran berdasarkan UU 27/2009 dan PP 16/2010? Apakah Badan anggaran memiliki peran dan fungsi yang sama dengan Panitia Anggaran era UU 22/2003 & PP 25/2004 dan PP 53/2005?

Kita harus membedakan dengan jelas, antara praktek dan normatifnya. Praktek dibeberapa Pemda, fungsi Badan Anggaran “relatif” masih sama dengan Panitia Anggaran (era UU 22/2003). Hal ini bisa dilihat dari dominisasinya Badan Anggaran ketika “pembahasan” ranperda APBD. Misalnya, Badan Anggaran terkadang tidak melalui Komisi lagi untuk melakukan perubahan ranperda APBD yang telah dibahas oleh Komisi.

Dominasi ini bisa jadi terjadi karena Tatib DPRD nya memang mengatur seperti itu, apalagi Ketua Badan Anggaran adalah Ketua DPRD dan setengah dari anggota DPRD adalah Anggota Badan Anggaran.

Tapi klo dilihat dari normatifnya, sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa yang melakukan pembahasan ranperda APBD adalah Komisi, bukan Badan Anggaran. Badan Anggaran lebih ke pembahasan KUA dan PPAS. Apalagi klo merujuk dari spirit perubahan tugas Komisi dan Badan Anggaran DPR RI pada UU 27/2009. Sudah sewajarnya klo spirit tersebut juga bisa sampai ke Komisi dan Badan Anggaran di DPRD.

Kopi yang tadinya nikmat, sekarang menjadi kehilangan aroma kenikmatan dengan penjelasan sahabatnya Pak Sae. Dan ingin segera pulang untuk mempelajari UU 27/2009, PP 16/2010 dan Tatib DPRD.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : https://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

2 Comments

  1. Posted Juni 6, 2011 at 5:37 am | Permalink | Balas

    Penjelasan yang sangat gamblang, mas Riris. Semoga pimpinan dan anggota DPRD bisa membaca tulisan ini, sehingga tidak ada lagi perebutan lahan antar anggota DPRD melalui keanggotaan di Banggar….

    Sudah saatnya mereka menyadari bahwa kedudukan Komisi sangat kuat. Banggar tidak memiliki kewenangan untuk membahas secara detil anggaran SKPD dan melakukan pemanggilan kepada SKPD…

  2. Posted Februari 25, 2013 at 8:27 am | Permalink | Balas

    DPRD bukan DPR RI. Komisi dan Badan Anggaran dalam kapasitas sbg alat kelengkapan tidak bisa mengubah2 dokumen penjabaran RAPBD beserta dokumen/lampirannya. forum yang legal diatur dalam PP No. 16/2010, yakni rapat gabungan komisi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: