Mr. WONG SAE dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD

 

Disuatu sore sambil minum kopi, Bupati yang dikenal dengan Mr. WONG SAE sedang berpikir kenapa Pimpinan DPRD beberapa bulan ini sering tidak mau menghadiri minum kopi bareng di Pendopo Kabupaten.

Tiba-tiba Pak Sekwan datang dengan berita singkat bahwa Pimpinan DPRD berencana tidak mau menempati rumah dinas untuk Pimpinan DPRD karena rumah dinas tersebut tidak layak/kurang memenuhi standar.

Kalau tidak mau menempati saja tidak masalah, tetapi minta diganti dengan tunjangan perumahan dalam bentuk uang. Seperti halnya tunjangan perumahan untuk anggota DPRD, yang kebetulan saat ini Pemda belum dapat menyediakan rumah dinas untuk anggota DPRD yang terhormat.

Dengan lugu Mr. WONG SAE bertanya kepada Pak Sekwan, “Berapa sebenarnya besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPRD?”. Pak Sekwan menjawab, “Dalam Keputusan Kepala Daerah yang sudah Bapak tetapkan untuk tahun anggaran sekarang sebesar 3 juta perbulan.”

Dengan besaran segitu, Mr. WONG SAE sadar atas keinginan Pimpinan DPRD untuk mendapatkan tunjangan perumahan, anggota DPRD saja segitu, kalau untuk Pimpinan DPRD pasti lebih besar, pikir Mr. WONG SAE .

Selanjutnya dengan bijak Mr. WONG SAE bertanya, “bagaimana aturannya, apakah boleh Pimpinan DPRD tidak menempati Rumah dinas dan diganti dengan tunjangan perumahan?”.

Pak Sekwan sambil menggaruk kepala, walaupun tidak gatal menjawab, “itu yang membuat saya bingung Pak Bupati”.

Kemudian Pak Sekwan dengan sangat hafal mengatakan :

Pada Pasal 17 PP 24/2004 dan revisinya menyatakan Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD.

Kata “disediakan” itu mengandung makna proaktif sehingga Pemda wajib menyediakan rumah jabatan tersebut.

Selanjutnya Pasal 20 nya menyatakan Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Kemudian pak Sekwan menambahkan,

Dan saat ini Pemda sudah menyediakan rumah dinas jabatan untuk Pimpinan DPRD.

Saya sudah tanyakan kepada Kabid Aset, terkait rumah dinas/jabatan Pimpinan DPRD yang sekarang. Kabid Aset menyatakan bahwa rumah tersebut sudah ditetapkan statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I, dan sudah sesuai dengan Permendagri 7/2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan Permendagri 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD.

Di Permendagri 7/2006 tersebut diatur bahwa Rumah Jabatan untuk :

Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal luas bangunan 300 M2 dan luas tanah 750 M2. Sedangkan rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal luas bangunan 250 M2 dan luas tanah 500 M2.

Memang, Rumah Jabatan yang ada luas tanah dan bangunannya lebih kecil dari Permendagri 7/2006, tetapi yang di Permendagri tersebut adalah luas maksimal. artinya Pemda tidak menyalahi aturan.

Terkait dengan standar kualitas bangunan seperti apa, Permendagri tersebut tidak mengatur secara khusus.

Tetapi jika Rumah Jabatan yang ada sekarang dianggap kurang layak, seharusnya DPRD yang memiliki fungsi anggaran bisa mengajukan rencana pemeliharaan bahkan perbaikan atau peningkatan kualitas bangunan, tetapi mereka sepertinya …….., tiba2 suara Pak Sekwan berhenti.

Entah paham atau tidak, Mr. WONG SAE tersenyum, dan berkata “jadi apa kesimpulannya Pak Sekwan?” Dengan buru2 Pak Sekwan menjawab lagi :

Rumah dinas daerah golongan I yang sekarang disediakan untuk Pimpinan DPRD dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II, apabila sudah tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, hal ini diatur pada Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Mr. WONG SAE dengan sabar mengulangi lagi pertanyaannya “jadi apa kesimpulannya Pak Sekwan?” Dengan muka ditekuk Pak Sekwan bilang “Pak Bupatilah yang menentukan”.

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

Meminati hal-hal yang terkait DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

blog : https://dewandaerah.wordpress.com, membangun daerah dari membangun DPRD…..

2 Comments

  1. rosalina
    Posted April 5, 2011 at 9:06 pm | Permalink | Balas

    mau tny kalo komisi yng bertugas mengawasi APBD itu komisi berapa ya… mksh

  2. emi nelawati
    Posted Mei 3, 2011 at 4:21 am | Permalink | Balas

    Kalo ingin Pemerintahan yg bersih, KOMITMEN yg sama hrs dimiliki oleh seluruh jajaran yg ada baik executif, legislatif, maupun yudikatif.
    Selain Bijaksana, seorang Bupati/Walikota jg hrs BERANI menjaga KOMITMEN tsb ttp pd jalurnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: