ANTARA FORTUNER, CRV DAN PIMPINAN DPRD

Tulisan ini sebagai bahan diskusi lanjutan pada tulisan sebelumnya “Standarisasi Kendaraan Dinas DPRD”.

Sekedar mengingatkan kembali tulisan terdahulu dimana sudah dijelaskan bahwa:

Pasal 17  PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada  APBD.  Penyediaan  kendaraan  dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 1 angka 35 Permendagri No. 17 Tahun 2007 menyatakan Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 7 Tahun 2006 dan telah di revisi dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Pada lampiran romawi IV huruf B Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007 bahwa jumlah, jenis kendaraan dan kapasitas silinder kendaraan dinas operasional untuk pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel : Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No. Jabatan Jumlah  Jenis Kendaraan 

 

Kapasitas/IsiSilinder

(maksimal)

1.   Ketua DPRD Provinsi 1 (satu) unit Sedan atau Jeep 2.700 cc
2.  Wakil Ketua DPRD Provinsi  1 (satu) unit Sedan atau Minibus 2.500 cc 
3.   Ketua DPRDKabupaten/Kota

 

1 (satu) unit Sedan atau Minibus 2.500 cc
4.  Wakil Ketua DPRDKabupaten/Kota 1 (satu) unit Sedan atau Minibus 2.200 cc

Selanjutnya, pertanyaan mendasar terkait judul tulisan ini adalah “Apakah boleh Toyota Fortuner  ditetapkan status Penggunaannya untuk Pimpinan DPRD ?”

Selanjutnya, ulasan ini hanya membahas tentang “Jenis Kendaraan”, Toyota Fortuner masuk kategori Jenis Kendaraan apa? Sedan, Jeep atau Minibus? Dimana ketentuan jenis kendaraan tersebut diatur?

Sebagai mana dapat dibaca pada tabel diatas, bahwa Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten/Kota berbeda jenis kendaraannya dengan Ketua dan Wakil DPRD Provinsi, untuk Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten/Kota jenis kendaraanya hanya “sedan atau minibus” tidak termasuk jenis “jeep”.

Kembali ke pertanyaan diatas, Toyota Fortuner masuk kategori Jenis Kendaraan apa? Kalau Toyota Fortuner termasuk jenis kendaraan sedan dan minibus, artinya tidak ada masalah, tetapi kalau termasuk jenis kendaraan Jeep, artinya Toyota Fortuner hanya boleh untuk Ketua DPRD Provinsi.

Sebelum menjawab pertanyaan ini, dimana ketentuan jenis kendaraan tersebut diatur?

Apakah yang dimaksud jenis kendaraan tersebut sebagaimana tertulis di Surat Tanda  Nomor Kendaraan (STNK)?  Dimana pada STNK akan tertulis “Jenis/Model” : “minibus”,“sedan”,“jeep”, “micro bus”, “bus”, “pick up” dan lain-lain. Lebih jelasnya jenis kendaraan lihat Permendagri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Jika ketentuan jenis kendaraan berdasarkan jenis/model yang tertulis di STNK, maka Toyota Fortuner termasuk jenis Jeep, yang artinya Toyota Fortuner tidak dapat status penggunaannya untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota, tapi masih dapat status penggunaanya hanya Ketua DPRD Provinsi, tidak termasuk Wakil Ketua DPRD Provinsi.

Jika ketentuan jenis kendaraan bukan berdasarkan jenis/model yang tertulis di STNK, kemudian berdasarkan ketentuan apa?

Dari uraian diatas, bagaimana jika :

  • Kendaraan tersebut sudah terlanjur dianggarkan (DPA-SKPD) oleh Pemda tetapi belum di lelang/ dibeli?
  • Kendaraan tersebut sudah dibeli tetapi status penggunaannya belum ditetapkan untuk Pimpinan DPRD? Dimana dalam ketentuan Permendagri No. 17/2007, bahwa setiap barang milik daerah harus ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah?
  • Kendaraan tersebut sudah ditetapkan status penggunaannya untuk Pimpinan DPRD? Dan apa yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah?

Hal yang sama bisa di analogkan dengan Mobil Honda CRV.

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

2 Comments

  1. Ismu
    Posted Juli 27, 2010 at 2:27 am | Permalink | Balas

    kalo untuk anggota DPRD diberikan 1 unit mobil dinas, apa ada dasar hukumnya?

  2. herman sinery
    Posted Januari 20, 2012 at 1:03 am | Permalink | Balas

    Apakah layak seorang wakil ketua 2 DPR kab. Sarmi menggunakan kendaraan dinas bertype Ford jeep?skpd2 memake ford open cup dan toyota inofa? Tolong ditanggapi!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: