SATU LANGKAH PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DPRD

  1. Selama ini persepsi terhadap posisi dan eksistensi Sekwan beserta segenap jajarannya dikesankan hanya secara parsial sebagai pendukung/pelayanan Pimpinan & Anggota DPRD, dan lebih jauh bisa dikatakan bahwa dukungan/pelayanan kepada Pimpinan & Anggota DPRD tersebut lebih banyak ke dukungan administratif dibandingkan dukungan ilmiah (kebijakan).
  2. Isu terkait penguatan kapasitas kelembagaan setwan DPRD adalah :
    • Apakah kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD sudah dapat memenuhi kebutuhan DPRD?
    • Apakah dari semula kapasitas Setwan DPRD hanya sebatas memberikan pelayanan administratif  kepada DPRD ? Mengapa demikian?
    • Mungkinkah terjadi penguatan kapasitas kelembagaan DPRD lebih dari sekedar memberikan pelayanan administratif kepada dewan ?
  3. Pasal 396 dan Pasal 398 UU 27/2009 :
    • Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD provinsi/kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD provinsi/kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Sekretariat DPRD provinsi/kabupaten/kota dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi/kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur/bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota.
    • Sekretaris DPRD provinsi/kabupaten/kota dan pegawai sekretariat DPRD provinsi/kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil.
  4. Pasal 397 dan Pasal 399 UU 27/2009 :
    • Dalam rangka  melaksanakan tugas dan wewenang DPRD provinsi/kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah.
    • Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD provinsi/kabupaten/kota yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD provinsi/kabupaten/kota
    • Pakar atau Ahli bukanlah hal baru, karena UU 22/2003 telah mengatur, Pasal 100 Ayat (1) yang menyatakan Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan.
    • Meskipun pada PP 25/2004 dan PP 53/2005 tidak pernah menjelaskan lebih lanjut terkait Pakar/Ahli tersebut
  5. Pasal 301 Ayat (10) dan Pasal 353 Ayat(10) UU 27/2009 bahwa Sekretariat DPRD provinsi/kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Hal ini merupakan hal yang baru dalam peraturan terkait DPRD.
  6. Lampiran Permendagri No. 57/2007 menyatakan Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan pada hakekatnya memberikan pelayanan administratif kepada dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.
  7.  Berdasarkan Permendagri No. 57/2007  tersebut, kebanyakan SOTK Setwan dibagi  menjadi:
    •  Bagian Persidangan
    • Bagian Pengkajian dan Perundang-undangan
    • Bagian dokumentasi dan humas
    • Bagian Umum
    • Bagian Keuangan
  8.  H.Manimbang Kahariady Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat : “Perkuat Posisi Sekwan sebagai Pilar Pengawal Tegaknya Aturan & Penjaga Kehormatan Dewan”. (Sumbawanews.com, SELASA, 30 JUNI 2009). Bila kita kaitkan dengan Lampiran Permendagri 57/2007, apa maknanya?
  9. Bagaimana caranya agar posisi Setwan DPRD tidak hanya pendukung/pelayanan administratif kepada dewan tetapi dapat memberikan dukungan ilmiah (kebijakan) ?
  10. Banyak cara yang bisa ditempuh, diantaranya adalah :
    • Menyediakan fasilitas kerja dengan dukungan sistem informasi yang memadai;
    • Menyediakan pusat data, pegolahan dan pengkajian informasi;
    • Menyediakan informasi yang berhubungan dengan kegiatan DPRD yang transparan, terbuka baik internal maupun eksternal.
  11. Bagaimana mewujudkan hal tersebut di atas? Dengan mengoptimalkan Jabatan Fungsional, misalnya: peneliti, pranata komputer, arsip, pustakawan dll, walaupun sangat sulit, karena sedikitnya pegawai yang tertarik terhadap Jabatan Fungsional; dan penguatan fasilitas kerja dengan dukungan sistem informasi dan teknologi komunikasi bagi penunjang kerja staf Setwan.
  12. Fasilitas kerja dengan dukungan sistem informasi dan teknologi komunikasi tersebut misalnya penyediaan :
    • Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
    • Sistem Informasi Barang Milik Daerah
    • Sistem Informasi Kepegawaian
    • Sistem Informasi Penggajian
    • Sistem Informasi Administrasi Persuratan,
    • Sistem Informasi Perpustakaan,
    • Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat, dll.
  13. Dan yang pasti semua harus dimulai dari penguatan SDM di lingkungan Setwan DPRD.  Dan yang jelas masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut.

Referensi:

  1. UU 22/2003
  2. UU 27/09
  3. PP 25/2004
  4. PP 53/2005
  5. Permendagri No. 57/2007
  6. Sumbawanews.com,  30 JUNI 2009

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: