Seandainya Aku jadi Pimpinan dan Anggota DPRD (4)

  1. Selanjutnya akan dicoba untuk memperjelas setiap kesejahteraan yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat sebagaimana yang telah disebutkan pada tulisan ke 2 (dua).
  2. Pasal 16 PP No. 24 Tahun 2004 menyatakan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.
  3. Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri (Suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri) dan 2 (dua) orang anak yaitu anak kandung atau  anak angkat. Anak angkat dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk anak yang diangkat oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD bagi yang belum berkeluarga. Batas usia anak kandung atau anak angkat yang dapat memanfaatkan jaminan pemeliharaan kesehatan diberlakukan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.
  4. Besarnya premi asuransi termasuk biaya  general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
  5. Jaminan pemeliharaan kesehatan hanya dapat dibayarkan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya premi asuransi pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dianggarkan dalam APBD paling tinggi sama dengan premi asuransi kepala daerah yang bersangkutan yaitu paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi yang ditetapkan untuk kepala daerah selaku pejabat negara, ditambah dengan besarnya premi untuk general check- up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau premi untuk fasilitas lainnya yang diberikan untuk kepala daerah dalam memanfaatkan jasa asuransi kesehatan lainnya.
  6. Pasal 17 PP No. 24 Tahun 2004 menyatakan Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) RUMAH JABATAN beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit  kendaraan dinas jabatan. Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
  7. Pasal 18 PP No. 24 Tahun 2004 menyatakan Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) RUMAH DINAS beserta, perlengkapannya. Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD. Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat I (satu) bulan sejak tanggal Pemberhentian.
  8. Rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
  9. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
  10. Pasal 17  PP No. 24 Tahun 2004 menyatakan Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit KENDARAAN DINAS JABATAN dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan  kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.  Penyediaan  kendaraan  dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Pada saat penyerahan 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.
  11. Pasal 19 pada PP yang sama menyatakan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan dan diubah status hukumnya.
  12. Ternyata PP No. 24 Tahun 2004 hanya mengatur kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD, tidak pernah menyebut kendaraan dinas untuk anggota DPRD.
  13. Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan PAKAIAN DINASbeserta atributnya terdiri atas :
    • Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    • Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    • Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5(lima) tahun;
    • Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  14. Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran. Pengadaan pakaian dinas diproses melalui makanisme pengabaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan, meliputi apa saja atribut itu?

Referensi :

  • PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  • PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama PP No. 24 Tahun 2004
  • PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua PP No. 24 Tahun 2004
  • SE MDN No. 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: