Kendaraan Dinas DPRD

Mengapa banyak anggota DPRD ingin menjadi Pimpinan DPRD? Diantara banyak alasan, salah satunya adalah bila menjadi Pimpinan DPRD maka penghasilan, penerimaan lain ataupun kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah berbeda, dan yang pasti lebih banyak dibandingkan kepada Anggota DPRD. Bentuk Kesejahteraan yang diterima  sebagai Pimpinan DPRD diantaranya adalah kendaraan dinas.   Sebagaimana banyak diberitakan terkait penyediaan kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD, diantaranya sebagaimana diberitakan oleh kantor berita Antara Jatim :

 

DPRD Kota Malang Terima Mobil Dinas

Senin, 26 Okt 2009 20:08:25| Kesra | Dibaca 14 kali

Malang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur, Senin, secara resmi menerima mobil dinas (mobdin) dari pemkot setempat, guna mendukung kinerja dewan.
 
 
 

 

Kasubag Umum Pemkot Malang, Indri Ardoyo, mengatakan, pemberian mobil dinas bagi setiap pimpinan DPRD tidak sama. Seperti Ketua Arif Darmawan mendapat Honda Accord, sedang tiga wakil ketua DPRD lainnya mendapatkan Toyota Altis.

“Pemberian Honda Accord menyesuaikan mobil dinas yang digunakan Wali Kota Malang, sebab mobil dinas baru wali kota adalah Honda Accord, maka jatah ketua dewan disamakan,” katanya.

 

Kepala Bagian perlengkapan Pemkot Malang, Subkhan menambahkan,  …….………….pengadaan mobil dinas paling besar adalah wali kota, sebab berdasarkan aturannya, mobil dinas wali kota disesuaikan batas maksimal CC, yakni 2.500 CC.

 

 

 

“Merek dan harga tidak menjadi patokan, sebab acuannya adalah CC,” katanya menjelaskan.
Sumber : http://www.antarajatim.com/lihat/berita/19754/DPRD-Kota-Malang-Terima-Mobil-Dinas

Pertanyaan yang muncul dari kutipan berita diatas adalah :

Dimana diatur tentang kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD yang terhormat? Apakah menyesuaikan dengan dengan kendaraan dinas Kepala Daerah? Apakah hanya berpatokan/berdasarkan pada kapasitas silinder (cc) mobil saja?, tanpa memperhatikan harga?

Pasal 17  PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada  APBD.  Penyediaan  kendaraan  dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 1 angka 35 Permendagri No. 17 Tahun 2007 menyatakan Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.

Pasal 7 Ayat (3) Permendagri yang sama menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah masing-masing.

Pertanyaan selanjutnya, dalam hal menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang standar harga, khususnya standar harga untuk kendaraan  dinas jabatan Pimpinan DPRD, Kepala Daerah  berpedoman pada regulasi apa?

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja, serta guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 7 Tahun 2006, hal tersebut sebagaimana tertulis pada konsideran Permendagri No. 7 Tahun 2006. Saat ini Permendagri No. 7 Tahun 2006 telah di revisi dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 Permendagri No. 7 Tahun 2006 menyatakan Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas :

  1. tertib,
  2. adil,
  3. transparan,
  4. efisien dan efektif,
  5. manfaat,
  6. keselamatan,
  7. kesejahteraan,
  8. kepatutan, dan
  9. akuntabel, serta
  10. memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pertanyaan terkait azas diatas adalah, apa maksud kemampuan keuangan daerah? Apa ukurannya? Dan bagaimana menghitungnya?

Apakah Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) bisa berdasarkan pasal 14A PP No. 21 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2007?

Pada lampiran romawi IV huruf B Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007 bahwa jumlah, jenis kendaraan dan kapasitas silinder kendaraan dinas operasional untuk pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel : Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No.

Jabatan

Jumlah

Jenis Kendaraan

Kapasitas/Isi

Silinder

(maksimal)

 1.

Ketua DPRD Provinsi 1 (satu) unit Sedan atau Jeep 2.700 cc 

 2.

Wakil Ketua DPRD Provinsi1 (satu) unit Sedan atau Minibus 2.500 cc

 3.

Ketua DPRDKabupaten/Kota1 (satu) unitSedan atau Minibus 2.500 cc 

 4.

Wakil Ketua DPRDKabupaten/Kota 1 (satu) unitSedan atau Minibus 2.200 cc 

Sedangkan untuk Kepala Daerah diatur pada lampiran romawi IV huruf A  Permendagri No. 7 Tahun 2006:

No.

Jabatan

Jumlah

Jenis Kendaraan

Kapasitas/Isi

Silinder

(maksimal)

1.

Gubernur1 (satu) unitSedan3.000 cc1 (satu) unitJeep4.200 cc

2.

Wakil Gubernur1 (satu) unitSedan2.500 cc1 (satu) unitJeep3.200 cc

3.

Bupati/Walikota1 (satu) unitSedan2.500 cc1 (satu) unitJeep3.200 cc

4.

Wakil Bupati/ Wakil Walikota1 (satu) unitSedan2.200 cc1 (satu) unitJeep2.500 cc

Seperti yang kita ketahui, bahwa terdapat mobil yang jenis dan kapasitas silindernya sama tetapi memiliki selisih harga yang sangat jauh sekali, misalnya terdapat Sedan untuk kapasitas silinder 2500 cc dari hari harga 200 juta rupiah hingga 500 juta rupiah.

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah, bagaimana jika penentuan pembelian kendaraan dinas operasional Pimpinan hanya berdasarkan pada  kapasitas/isi silinder, tanpa memperhatikan azas-azas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Permendagri No. 7 Tahun 2006 tersebut diatas?

Sebaliknya, bagaimana kalau Kapasitas Silinder dan Jenisnya sama (misalnya Kendaraan Dinas Bupati/Walikota dan Ketua DPRD) tetapi harga sangat jauh berbeda? Lebih tinggi harga kendaraan dinas Kepala Daerah? Bagaimana Ketua DPRD mensikapi hal tersebut?

Terkait dengan prinsip berjenjang untuk pengaturan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana terdapat pada Penjelasan Umum PP No. 24 Tahun 2004, bagaimana jika harga kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota lebih tinggi dibandingkan dengan harga kendaraan dinas untuk Pimpinan DPRD Provinsi yang sama? Apakah prinsip berjenjang hanya berlaku untuk pemberian penghasilan tetap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD?

Berkenaan dengan Pemda yang telah memiliki kendaraan dinas yang kapasitas silindernya melebihi/tidak sesuai dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007, apa yang harus dilakukan? Bab Ketentuan Peralihan Pasal  18 ayat (5) Permedagri No. 7  Tahun 2006 tersebut menyatakan Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.

 

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

One Comment

  1. syukriy
    Posted Maret 23, 2010 at 10:56 pm | Permalink | Balas

    Namun, tak jarang penerima fasilitas mobil dinas mendapatkan masalah sebagai akibat terlanjur nyaman dengan fasilitas tersebut sehingga enggan mengembalikan ke Pemerintah. Berikut berita terkini di Media Indonesia tentang 7 mantan anggota DPRD yang diadukan ke Kejaksaan Negeri Malang:
    http://www.mediaindonesia.com/read/2010/03/24/131324/125/101/Tujuh-Mantan-Anggota-DPRD-Diadukan-ke-Kejaksaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: