Seandainya Aku jadi Pimpinan dan Anggota DPRD (1)

Beberapa bulan terakhir ini kita disibukkan dengan berita terkait persiapan pemilu legislatif, pelaksanaan pemilu legislatif, penetapan Anggota Dewan oleh KPU/KPUD, dan yang terakhir dari puncak seluruh berita semua anggota dewan tertuju pada UU No. 27 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU No. 32 Tahun 2005 tentang Susunan Kedudukan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dari sekian banyak calon legislatif DPRD Provinsi/Kab/Kota yang mengikuti pestademokrasi, apakah sebagian besar dari mereka sudah mengetahui apa dan berapa yang akan mereka peroleh dari sisi pendapatan seandainya mereka terpilih menjadi Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat? Pendapatan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah unsur penghasilan dan unsur kesejahteraan yang akan diperoleh oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat. Nomenklatur pendapatan penulis gunakan sebagai persamaan  dengan “kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD”.

Apakah Pimpinan dan Anggota DPRD antar Prov, antar Kab/Kota memperoleh pendapatan yang sama ?

Kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut diatas tanpa bisa menjawab pertanyaan berikut:

  1. Dimana diatur terkait  pendapatan (“kedudukan keuangan”)  Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat secara langsung?
  2. Regulasi apa yang secara tidak langsung terkait pendapatan (“kedudukan keuangan”)  Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat?

Berikut regulasi terkait langsung  dalam memahami besaran pendapatan/penghasilan/kedudukan keuangan yang diperoleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat adalah :

  1. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. PP No. 37 Tahun 2005 tentang perubahan pertama PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
  4. PP No. 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  5. PP No. 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  6. Permendagri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional.

 Berikut Regulasi yang secara tidak langsung terkait pendapatan/kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat :

  1.  PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan   Daerah.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang Representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan Gaji Kepala Daerah sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRD selaku pimpinan lembaga legislatif sama dengan besarnya gaji Gubernur atau Bupati/Walikota selaku pimpinan lembaga eksekutif di Daerah.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pernberian penghasilan tetap, Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu, beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota lebih tinggi dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi.

Demikian halnya, pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPR-RI, Dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRD lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih tinggi dari Ketua DPRD.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus  mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan masing-masing Daerah.

prinsip keuangan DPRD

Gambar : PRINSIP PENGATURAN KEUANGAN DPRD

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

 

 

One Comment

  1. Posted November 1, 2010 at 4:27 am | Permalink | Balas

    apakah anggota dprd itu masuk dalam pejabat negara, tolong uu atau pp atau peraturan lian yang menguatkan hal tersebut, tertutma pasal berapa?

    hak-hak apa saja yang diperoleh jika anggota dprd tsb termasuk pejabat negara?

    uu atau pp atau pertauran mana saja yang menyebutkan anggota dprd itu bukan pejabat negara. pasal berapa

    saya sangat membutuhkan informasi tersebut. terima kasih banyak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: