“Mandul”nya Fungsi Anggaran DPRD (bag 2)

Pasa1 167 ayat (3) UU 32/2004 menyatakan:

Belanja daerah mempertimbangkan:

  1. analisis standar belanja: penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
  2. standar harga: harga satuan, setiap unit barang yang berlaku di suatu Daerah.
  3. tolok ukur kinerja.
  4. standar pelayanan minimal: standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.

Pasal 39 PP 58/2005 menyatakan:

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan:

  1. capaian kinerja,
  2. indikator kinerja,
  3. analisis standar belanja (ASB),
  4. standar satuan harga (SSH), Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah; dan
  5. standar pelayanan minimal (SPM).

Apa kaitannya dengan fungsi anggaran DPRD?

Sesuai dengan UU 32/2004 dan PP 58/2005 tersebut diatas, belanja daerah disusun diantaranya berdasarkan analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Jika ketiga indikator tersebut dilaksanakan dalam suatu kegiatan, apa yang akan dilakukan DPRD dalam “MEMBAHAS” RKA-SKPD?

Misalnya, suatu Pemda  akan membangun Puskesmas dikecamatan, apa yang dilakukan DPRD dengan fungsi anggarannya?

  • Pemda akan menentukan prioritas pembangunan puskesmas tersebut ketika renja SKPD Dinas Kesehatan dan musrenbang RKPD.
  • Selanjutnya, DPRD akan “membahas” perlu tidaknya membangun puskesmas tersebut pada pembahasan PPAS; maka jika DPRD setuju, selanjutnya
  • Pembahasan Ranperda APBD yang identik dengan pembahasan RKA-SKPD, dimana pembahasan RKA-SKPD pada Belanja Langsung tersebut didalamnya terdapat jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa; serta Belanja Modal.
  • Ketika DPRD membahas RKA SKPD sampai ke Jenis, Objek dan rincin pembangunan puskesmas tersebut, maka terkait dengan “apa” yang akan dibeli/dibangun, maka sebagian besar sudah diatur dalam SPM, sedangkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan sudah ditetapkan dalam ASB, dan berapa harga dari “apa” yang dibeli sudah diatur dalam SSH.

Jadi apa lagi yang perlu dibahas oleh DPRD?

Referensi:

  1. UU 17/2003
  2. UU 32/2004
  3. UU 27/2009 ttg MD3
  4. PP 58/2005
  5. PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : https://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.