Category Archives: Artikel DPRD

Tulisan terkait DPRD

DPRD, Parpol dan Akar Korupsi

 

 

Disuatu malam Tarjo (T) sedang duduk di depan warung dekat perempatan jalan di kota pinggiran Jakarta. Sambil menikmati kopi hitam, yang semakin nikmat disaat dinginnya hujan, sambil melihat sisa-sisa bendera caleg yang males berkibar ditiang listrik dan pagar jalan. Tiba-tiba datang Joker (J) memarkir motornya, sambil melepas jas hujannya. Setelah pesan kopi, Joker langsung duduk disamping Tarjo. Dengan gaya selorohnya  Joker memulai pembicaraan….

J: Jo, sepertinya kamu sedang mikir serius sekali?

T: iya Jok, dari tadi aku melihat sisa-sisa bendera caleg. Aku lagi mikir, mereka yang maju ikut caleg 9 April kemarin sedang apa mereka sekarang ini? Apakah mereka sedang berusaha agar bisa menjadi anggota Dewan yang terhormat. Padahal aku baca berita, banyak sekali anggota dewan yang terhormat sekarang ini terkena kasus korupsi. Jok, mengapa banyak sekali kasus korupsi di negeri yang memilik kekayaan alam luar biasa ini?

J: aku juga tidak tahu persis mengapa korupsi tidak mau pergi dari negeri ini, meski reformasi sudah belasan tahun. Yang aku tahu, karena sebagian besar parpol yang ada saat ini tidak cukup dana untuk membiayai organisasinya. Sehingga parpol-parpol tersebut berharap sekali bantuan dari angota-anggotanya. Baik anggota biasa, atau anggota yang menjadi anggota Dewan, bahkan anggotanya yang menjadi Kepala Daerah.

T: mengapa parpol tidak cukup dana Jok?

J: karena partai politik belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk parpol, sumber dana parpol itu diatur di Undang-Undang 2/2011 tentang parpol yang didalamnya juga mengatur keuangan parpol. Pasal 34 UU 2/2008 jo. UU 2/2011 menyebutkan kalau Keuangan Partai Politik bersumber 3 bentuk, yaitu: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan   bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Meskipun dianjurkan adanya Iuran anggota, tapi sampai saat ini tidak banyak partai politik yang bisa mendapatkan dana dari iuran anggota, maksud aku anggota biasa. Coba saja lihat Jo, saat partai politik diverikasi sebagai peserta pemilu kemarin, parpol kan harus mengumpulkan kartu anggota partai, ternyata banyak partai belum memiliki kartu anggota. Maka parpol harus membuat dahulu, untuk alasan foto dan transport anggota parpol untuk membuat kartu anggota, pengurus parpol harus memberikan uang cetak fota ataupun transport. Artinya apa? Ikatan emosi, maupun ideologi sebagai anggota parpol tidak cukup kuat. Padahal, seharusnya anggota parpol yang harus proaktif untuk membuat kartu anggota, bahkan anggota parpol tadi yang seharusnya dengan sukarela memberikan bantuan atau membayar iuran ke parpol. Bukan sebaliknya.

T: Kalau sumbangan pemerintah maupun pemerintah daerah apa tidak cukup untuk mendanai kebutuhan parpol?

J: memang betul, pemerintah maupun pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen.  Bantuan keuangan ini diberikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Tapi, jumlah bantuan ini tidak cukup untuk mendanai kebutuhan parpol. Untuk tingkat kabupaten/kota, rata-rata pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada seluruh parpol yang ada  di kabupaten/kota dalam setahun antara 600-800 juta. Jadi, kalau bantuan itu dibagi dengan jumlah partai politik yang ada perbulan, maka tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan parpol, seperti: pertama: untuk operasional sekretariat misalnya alat tulis kantor, sewa kantor, bayar listrik, air maupun telp serta pegawai sekretariat. Kedua: perjalanan dinas; Ketiga: konsolidasi organisasi; keempat: pendidikan politik; kelima: unjuk publik.

T: Kalau sumbangan yang sah menurut hukum bagaimana? Apa tidak banyak sumbangan yang diperoleh parpol?

J: Bisa jadi parpol menerima banyak dana sumbangan. Tapi sejauh ini tidak banyak laporan, ataupun informasi berapa sumbangan yang diterima oleh parpol. Baik sumbangan dari perseorangan maupun dari badan usaha. Aku belum pernah melihat laporan keuangan partai yang berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum di websitenya partai ataupun di surat kabar, seperti halnya laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah go public.

Memang, sumbangan yang sah menurut hukum sebagaimana di Pasal 35 UU 2/2011 membolehkan Sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran dan perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Tapi sekali lagi, tidak banyak partai politik yang menyampaikan laporan sumbangan, apalagi diwebsite untuk disampaikan ke publik.

T: terus, kalo dari iuran anggota bisa dikatakan sedikit sekali; bantuan keuangan dari pemerintah/pemda juga sedikit; terus sumbangan yang sah menurut hukum ternyata tidak banyak infonya. Jadi keuangan parpol itu berasal dari mana Jok?

J: bisa jadi dari iuran anggota, yang anggotanya menjadi anggota Dewan dan anggotanya yang menjadi Kepala Daerah, ataupun anggotanya yang mendapatkan fasilitas ataupun kemudahan dari parpol.

T: memang berapa iuran anggota Dewan ke parpolnya Jok?

J: menurut buku yang pernah aku baca, untuk iuran ke parpol bagi anggota DPR RI ada yang 5 juta, 10 juta, 12 juta. Ada juga yang sekitar 10%-30% dari penghasilannya menjadi anggota DPR RI. Setiap parpol berbeda-beda Jo.

T: kalau  DPRD berapa menyumbangnya ke parpolnya?

J: aku kurang tahu Jo, tapi yang pasti lebih kecil daripada iuran anggota DPR RI.

T: memang berapa sih Jok gaji atau penghasilan anggota dewan?

J: kalau DPRD Kab/Kota sekitar 8 juta perbulan, tergantung jabatannya,  ditambah dengan uang sewa rumah jika Pemda tidak menyediakan rumah jabatan/dinas, bisa jadi uang sewa tersebut sekitar 2-10 juta perbulan, tergantung kemahalan sewa rumah dinas  di daerahnya. Dan juga tambahan dari tunjangan komunikasi intensif, yang besarnya tergantung kelompok kemampuan keuangan daerahnya masing-masing. Sekitar (2 juta – 6 juta).

DPRD provinsi juga tidak selisih banyak, sekitar 10 juta perbulan, tergantung jabatannya, ditambah dengan uang sewa rumah jika Pemda tidak menyediakan rumah jabatan/dinas, bisa jadi uang sewa tersebut sekitar 4-10 juta perbulan, tergantung kemahalan sewa rumah dinas  di daerahnya. Dan juga tambahan dari tunjangan komunikasi intensif, yang besarnya tergantung kelompok kemampuan keuangan daerahnya masing-masing. Sekitar (2 juta – 6 juta).

T: apakah selain penghasilan yang lumayan tadi, Dewan masih mendapatkan tunjangan?

J: masih ada Jo, yaitu Tunjangan Uang Duka Wafat atau Tewas dan Bantuan Pengurusan Jenazah, Uang Jasa Pengabdian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pakaian Dinas.

T: apa hanya itu Jok?

J: masih dapat dari kegiatan yang ada di SKPD jika dewan diundang menjadi narasumber, dan juga masih mendapatkan dari uang harian saat perjalanan dinas atapun reses.

T: kalau menjadi anggota DPR RI mendapat berapa Jok?

J: Aku kurang tahu detailnya Jo, sebab, untuk gaji, penghasilan dan tunjangan DPR RI sulit dicari informasinya. Sampai saat ini aku juga belum pernah melihat ada di websitenya DPR RI. Tapi aku pernah lihat di acara berita di TV liputan 6 sekitar 65.5 juta.

Soal kemudahan mencari informasi gaji, penghasilan dan tunjangan anggota dan pimpinan DPR RI, berbeda dengan Pimpinan dan Anggota DPRD. Kalau untuk DPRD provinsi, kabupaten/kota ada di PP 24/2004 dan revisinya, serta permendagri 21/2007.

Aku juga heran, kenapa mencari tahu regulasi yang mengatur gaji, penghasilan dan tunjangan DPR RI kok lebih sulit dibandingkan dengan DPRD. Padahal sekarang era internet.

[tiba-tiba tukang warung datang mengantar kopi pesanan Joker]

T: Sudah tanya mbah google Jok? Oh ya Jok… minum dulu kopinya mumpung masih panas.

J: sudah Jo, ternyata mbah google yang tahu banyak hal, begitu mencari data regulasi gaji DPR RI juga tidak cukup cerdas. He3x.

T: Jok, anggap saja DPRD kab/kota mendapat 15 juta perbulan kali 12 bulan, kali 5 tahun. Kan total sekitar 900 juta selama 5 tahun itu. Kalau biaya yang dikeluarkan untuk menjadi anggota DPRD itu 500 juta, maka masih ada selisih 400 juta. Itu besar sekali lo Jok.

Apalagi kalau menjadi anggota DPR RI, anggap saja mendapat 60 juta perbulan, kali 60 bulan, 3,6 milyar Jok. Pantas saja banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR RI.

J: tapi itu semua tidak untuk mereka, karena yang terhormat tadi juga diminta untuk membantu keuangan parpol seperti yang aku jelaskan tadi. Memang kelihatannya masih besar…..tapi sebenarnya memang masih besar Jo (sambil tertawa). Buktinya…disenayan yang parkir itu kebanyakan mobil-mobil mewah….

Aku pernah dengar, menjadi anggota Dewan itu menjadi jujukan atau tempat yang pertama didatangi kalau ada sesuatu yang terjadi diwarga. Misalnya, ada warga akan mengadakan lomba 17 Agustusan, apalagi kalau ada warga yang meninggal. Dan biasanya itu lebih sering terjadi pada anggota DPRD Kab/Kota. Karena kalau anggota DPR RI jauh dari konstituent, mereka tinggal di Jakarta, hanya sekali-kali saja ke daerah, biasanya kalau sedang reses.

T: Jok, tadi katanya salah satu penyebab korupsi itu karena masalah parpol kurang memiliki dana yang cukup untuk operasional. Tapi aku lihat sekilas, bantuan dari anggotanya yang menjadi anggota DPR RI juga besar. Apa masih kurang?

J: masih sangat kurang Jo. Sebab partai itu sering kumpul-kumpul, misalnya mukernas di hotel2 besar, bayangkan saja berapa biayanya. Apalagi kalau sudah mau pemilu, mereka akan membutuhkan uang yang sangat banyak untuk biaya iklan di TV, di Internet, pembuatan spanduk, dan akomodasi peserta kampanye. Dan juga biaya untuk mendatangkan artis saat kampanye.

T: aku pernah lihat TV, Ketua DPR RI bilang, bahwa anggota DPR RI itu tidak bisa korupsi, karena semua uang APBN/APBD itu pengelolaannya oleh eksekutif. Jadi yang korupsi itu eksekutif.

J: kalau itu betul sekali Jo. Tapi jangan lupa…., beda tipis antara suap dan pemerasan. Misalnya, jika eksektutif yang proaktif memberikan sesuatu kepada dewan, maka itu bisa suap atau gravitasi. Artinya yang menyuap dan menerima suap, sama-sama salah. Tapi kalau yang proaktif adalah Dewan, itu artinya pemerasan. Maka yang memeras, itu yang salah. Jadi saat ada PNS di peras/menyuap itu biasanya bukan uangnya sendiri yang diberikan, tapi biasanya uang dari hasil korupsi.

T: bagaimana dengan Kepala Daerah? Apakah juga sama?

J: Kepala Daerah dengan keadaan sekarang ini justru jauh lebih sulit Jo. Sebab Kepala Daerah harus mengembalikan biaya kampanye, baik modal sendiri, ataupun dari sponsor. Dan juga bantuan ke parpol yang mengusungnya.

T: Kira-kira apakah korupsi dinegeri ini bisa berkurang dengan cepat?

Kalau menurutku lo Jo, korupsi dinegeri kita ini akan sulit hilang, selama keuangan parpol masih seperti sekarang ini. Masih jauh dari akuntabel dan transparan. Sekarang ini sulit sekali mencari tahu sumber pendanaan parpol dari mana dan dana itu untuk apa.

Apalagi kekuasaan parpol itu besar sekali dan ada dimana-mana.

Parpol yang memilih calon presiden, Presiden dan DPR RI yang memilih anggota Komisi2, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung, Kapolri, Jaksa dan lain lain.

Kalau di Pemda, maka parpol yang menentukan caleg DPRD, calon Kepala Daerah. Memang betul ada jalur kepala daerah yan independent, tapi itu tidak banyak juga.

Dan yang pasti Dewan itu memiliki fungsi anggaran, dimana mereka memiliki fungsi untuk membahas dan menyetujui APBD.

Dan Kepala Daerah yang melaksanakan APBD. Coba saja perhatikan, seandainya, ada seseorang yang menjadi Kepala Daerah, maka dengan segera akan menjadi ketua partai terbesar di daerahnya. Ini untuk mengamankan posisinya didalam politik lokal didaerahnya,  khususnya untuk memperbaiki hubungan dengan DPRD.

Apalagi sampai saat ini, parpol masih mengalami kesulitan dari sumber-sumber pendanaan operasionalnya. Maka tidak heran, parpol akan sangat berharap dari bantuan dari anggota parpol yang anggotanya menjadi DPR RI, Menteri, DPRD, dan Kepala Daerah. Dan merekalah yang sangat menentukan kebijakan di negara ini.

Meskipun betul juga, bahwa korupsi itu tidak selalu dari sistem politik yang ada. Korupsi itu bisa mulai dari internal pribadinya atau moralnya. Apalagi kalau antara sistem poltik dan moral kedua-duanya saling mendukung.

Aku pernah baca di websitenya tempo.co, pak SBY dalam acara penandatanganan komitmen bersama peningkatan akuntabilitas keuangan negara di gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2014 mengatakan korupsi itu karena, pertama, “Ada pikiran, ada kehendak untuk melakukan korupsi. Itu nomor satu”; kedua, karena ada kesempatan untuk melakukannya; dan ketiga “bisa terjadi manakala ada celah-celah kelemahan”.

T: Tapi kenapa kebanyakan Kepala Daerah pasti kaya-kaya?

J: Kalau itu aku kurang tahu Jo…..[sambil minum sisa kopi yang sudah dingin].

T: Semoga saja keadaan semakin baik, rakyat semakin sejahtera, aman dan tentram….

J: Jo, aku mau pulang, mau sekalian bareng gak? Ntar aku anter sampai ujung gang depan rumahmu….. [sambil tersenyum..]

T: Oke…..kita nikmati angin malam ini sebelum dikorupsi juga Jok……

 

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : http://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.