Category Archives: Artikel DPRD

Tulisan terkait DPRD

SISI GELAP PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILUKADA

 

 

 

 

Disuatu warung dipasar tradisional Tarjo (T) sedang duduk sambil mengamati pemulung yang sedang mengais-ngais barang bekas dari bak sampah. Tarjo melihat dengan sedih…tidak berapa lama temannya Joker (J) masuk ke warung, dan langsung pesan es kelapa muda. Dan Tarjopun menceritakan kesedihannya ke teman akrabnya….

T: Jok, tahu gak kenapa rakyat Indonesia masih banyak yang miskin? Lihatlah pemulung itu…Dimana negara? Apa kalimat Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang ada di pasal 34 UUD NKI sudah dihapus ya? Katanya kita negara yang demokrasi, kurang demokrasi apa negara kita? Presiden, Kepala Daerah, sampai Dewannya dipilih langsung oleh rakyat. Terus itu hakim agung, hakim konstitusi, dan juga anggota komisi2 juga sudah dipilih oleh Dewan. Tapi kenapa tidak sejahtera seperti negaranya Bill Gates? Aku pikir kalau sudah menjadi negara demokrasi, maka akan menjadi negara yang kaya….

J: Demokrasi itu bukan obat anti miskin, apalagi kalau cara berdemokrasinya juga tidak benar.

Sangat mungkin, kalau negara kita menerapkan demokrasi yang sebenarnya, yaitu adanya kebersamaan, keadilan, check and balances, maka masyarakatnya akan makmur. Mengapa aku bilang sangat mungkin Jo, karena memang belum ada penelitian yang mengatakan negara demokrasi pasti akan menjadi negara maju.

Apalagi sekarang yang terjadi, Negara kita baru sebatas melaksanakan demokrasi prosedural, artinya hanya casingnya saja demokrasi. Tampak luarnya saja demokrasi. Dalamnya belum.

T: Demokrasi prosedural bagaimana Jok?

J: Bahwa di negara kita ada pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan Kepala Daerah secara langsung memang betul, tapi apakah betul prinsip demokrasi itu sudah dilaksanakan, dan juga apakah masyarakat saat memilih mereka menggunakan segala kesadaran dan pikirannya? Apakah bukan karena mobilisasi atau karena 50 ribu?

T: Tapi masyarakat memang maunya begitu Jok?

J: Hal itu sudah diteliti. Beberapa ahli ekonomi politik berpendapat, termasuk pak wapres budiono dalam pengukuhan guru besar di UGM tahun 2007, bahwa masyarakat belum bisa berdemokrasi ketika penghasilan masyarakat masih rendah. Masih kurang dari 6000 dolar pertahun. Artinya, masyarakat akan mendahulukan mendapatkan uang dengan cara yang praktis daripada mendahulukan memilih dengan kesadaran dan pikirannya. Apakah kalau masyarakat sudah kaya juga pasti demokrasi? Ternyata gak selalu juga.

Tapi, sebagian ahli berpendapat lain, saat awal lahirnya demokrasi dahulu, tidak ada kaitannya antara demokrasi dan tingkat kesejahteraan.

Bisa jadi sekarang sudah berubah, ketika telah terjadi liberalisasi politik dan didukung dengan liberalisasi ekonomi.

Liberalisasi politik ditandai dengan siapa saja boleh ikut berpolitik, sebab sekarang ini parpol sangat terbuka, bahkan banyak parpol tidak terlalu rumit melakukan penyaringan calon politisi, yang penting dan utama adalah memiliki uang dan ketenaran.

Liberalisasi ekonomi ditandai dengan mudahnya suatu modal untuk masuk atau keluar di Indonesia.

Sehingga, sekarang ini berpolitik membutuhkan dana yang besar. Hal ini karena politik yang sekarang telah terjadi persaingan yang cukup keras, tapi persaingan itu lebih cenderung kepada persaingan modal uang dan ketenaran. Akhirnya, uang itu di anggap sebagai suatu kebutuhan untuk mendukung karier politik. Dengan kerasnya persaingan, dan kurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan parpol, menjadikan biaya politik semakin besar. Ini bisa dilihat dari mulai mendaftar calon legislatif, kampanye, iuran ke parpol, bantuan ke masyarakat/konstituent…tidak heran jika hanya orang2 yang kaya dan terkenal yang bisa ikut berpolitik.

Sehingga, tidak bisa dipungkiri, bahwa dengan keadaan sekarang ini, maka akan melahirkan politisi-politisi yang berasal dari golongan kaya, pengusaha, profesional maupun artis. Lebih sulitnya lagi, banyak politisi yang mendapat sponsor dari pengusaha. Sehingga nantinya, saat politisi tersebut memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan, sangat mungkin kebijakannya akan memprioritaskan kebutuhan dan keinginan sponsornya.

Dan akhirnya, penguasa-penguasa yang duduk di pusat-pusat kekuasaan adalah orang-orang yang kuat dan kaya, dan itupun katanya masih harus ditopang oleh sponsor. Sekarang bisa dilihat, untuk menjadi anggota DPR RI, Presiden, Kepala Daerah, DPRD sebagian besar adalah orang-orang yang sudah berlebih secara ekonomi.

Sponsor yang aku maksudkan adalah orang-orang yang mau membantu tapi ada maunya, terutama dengan kebijakan pemerintah ke depan. Seharusnya sponsor disini adalah masyarakat yang dengan sukarela dan dengan kesadarannya mau membantu tanpa ada harapan untuk mendapatkan sesuatu untuk pribadi dan golongannya.

T: Apa yang terjadi selanjutnya jika banyak orang kaya jadi penguasa sekaligus penentu kebijakan?

J: tujuan bernegara sulit tercapai. Sulit tercipta keadilan dan kesejahteraan. Karena akan terbentuk oligarki politik, oligarki ekonomi bahkan nyata sekali akan terlihat suatu dinasti politik seperti yang terjadi di Banten, Lampung, Sulsel dan masih banyak lagi lainnya.

T: Aku jadi bingung. Yang aku pahami selama ini, kalau kita berdemokrasi, maka akan menjadi sejahtera. Ini kok sebaliknya? Kenapa bisa begitu?

J: yang pasti, karena kita baru sampai pada demokrasi prosedural. Perlu dipikirkan kembali, apakah demokrasi itu tujuan atau alat? Artinya alat untuk mencapai tujuan bernegara? Sebab Amerika itu sejahtera bukan karena demokrasinya, Amerika sudah sejahtera sebelum melaksanakan demokrasi. Sama halnya, negara-negara eropa yang sekarang ini sangat sejahtera, kesejahteraan itu bukan karena menerapkan demokrasi, tapi karena penjajahan, pengerukan hasil bumi dinegara jajahan yang telah mereka lakukan.

Jepang, setelah hancur karena perang dunia kedua, memang menerapkan demokrasi, dan sekarang menjadi negara maju. Tapi majunya Jepang bukan karena demokrasinya semata, tapi lebih kepada reinventing nilai-nilai budaya kerja yang sudah tertanam lama sejak zaman samurai.

Justru, India, Filipina, dan negara kita yang menerapkan demokrasi setengah hati, yang akhirnya sudah mulai tampak meningkatnya kekerasan, benih2 perpecahan dan meningkatnya korupsi dan pastinya mulai terbentuk dinasti politik.

Jadi yang perlu dibetulkan adalah, apakah demokrasi yang sekarang ini berjalan sudah betul? Atau kita mengedepankan kesejahteraan dulu dibandingkan demokrasi. Singapura, Malaysia, Brunei dan beberapa negara ditimur tengah seperti Abu Dhabi bukanlah negara yang demokrasi. Tapi mereka bisa menjadi negara yang sejahtera.

Dari sisi sistem politik, yang harus diperbaiki adalah bagaimana pengelolaan parpol, dari mulai rekruitmen, kaderisasi, pendidikan politik, penegakan peraturan parpol, leadership dan akuntabilitas keuangan parpol, jadi harus jelas, uang parpol di peroleh dari mana dan digunakan untuk apa. Dan juga, masyarakat harus mulai dididik untuk melek politik. Jangan memilih hanya karena uang 50 ribu atau 100 ribu.

Dan sepertinya kita harus mempelajari lagi pesan Ki Hajar Dewantoro. ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Arti dari semboyan ini adalah: tut wuri handayani : dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, ing madya mangun karsa : di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dan ing ngarsa sung tulada : di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik.

Jo, Inilah sisi gelap pemilu legislatif dan pemilukada yang copy paste dari paman sam.

T: Pantas, dan sekarang aku sudah tidak bingung lagi saat melihat tetangga yang dulu pengusaha sekarang sudah sering masuk koran berteriak lantang memperjuangkan  rakyat.

J: Jo, semoga betul yang diperjuangkannya adalah rakyat…..

 

 

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : http://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.