PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGGJAWABAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (2/2)

 

Dipagi yang cerah Mas Sae sudah tiba di ruang rapat DPRD, pagi itu akan ada rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dilihatnya di meja paling depan ada Pak Pram yang lagi memainkan Samsung Tabnya. Setelah mengucapakan salam dan bersalaman Mas Sae memulai pembicaraan.

Mas Sae: Pak Pram, menyambung diskusi yang kemarin, apa implikasi bagi Kepala Daerah dari rekomendasi oleh DPRD saat LKPJ? Apakah Kepala Daerah akan melaksanakan semua rekomendasi tersebut? Dan bagaimana agar kita tahu bahwa rekomendasi dari DPRD tersebut dilaksanakan oleh Kepala Daerah?

Pak Pram: klo implikasinya bisa dikatakan tidak banyak. Sebab DPRD hanya memberikan dalam bentuk rekomendasi. Apa sih makna rekomendasi? Apakah suatu keharusan harus dilaksanakan? Rekomendasi menurut kamusbesar.com adalah saran yg menganjurkan membenarkan, menguatkan.

Dan apakah DPRD juga melakukan pengawasan terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut?  Selama ini tidak banyak DPRD yang melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Sebenarnya, DPRD bisa saja membuat Pansus, tetapi sampai saat ini belum banyak yang melaksanakan.

Mas Sae: jadi selama ini rekomendasi itu dibiarkan saja tanpa kita tahu, apakah dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau tidak?

Pak Pram: begitulah adanya…bahkan, bisa jadi DPRD sendiri sudah melupakan rekomendasi tersebut sampai akhirnya teringat kembali saat akan membuat rekomendasi ditahun berikutnya.

Mas Sae: Sekarang ini kita akan rapat terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, apa yang harus kita lakukan Pak Pram?

Pak Pram dengan lincah memainkan jari-jarinya diatas samsung tabnya, kemudian Pak Pram mengatakan: sebenarnya tindaklanjut pemeriksaan BPK ini sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan mernberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern.

Dari UUD 1945 selanjutnta dipertegas diPasal 31 UU 17/2003 dimana disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Selanjutnya,  Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, selanjutnya BPK akan memberikan hasil auditnya kepada DPRD dan Kepala Daerah. Hal ini ada di UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan negara.

Selanjutnya, Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.

Sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi bagi Provinsi/Kabupaten/Kota. Evaluasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja, selanjutnya Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Selanjutnya Pak Pram menunjukkan paparan tahapan penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ada di Samsung Tab.

 

 

Mas Sae tiba-tiba bertanya : sekarang yang akan kita rapatkan posisinya dimana? Kok tidak tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tidak kelihatan di bagan itu?

Pak Pram menjawab : ada Mas Sae, memang bagannya kecil, perhatikan baik-baik  bulatan bertuliskan 3M ini, di Pasal 6 Permendagri 13/2010 ttg  Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, disana dijelaskan bahwa Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK dan pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.

Selanjutnya akhir bulan Juni Kepala Daerah menyampaikan ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dan akhir bulan Juli sudah harus ada persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terkait dengan  ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Mas Sae : apakah di Permendagri 13/2010 itu sudah jelas apa yang harus dilakukan DPRD?

Tiba-tiba Pak Pram bilang : teman-teman sudah datang, nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya.

Kemudian, Mas Sae dan Pak Pram mengambil duduk ditempat masing-masing.

 

Jakarta, 31 Juli 2012

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : http://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: