PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGGJAWABAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD. (1/2)

Setelah selesai rapat Pansus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, masih di ruang rapat DPRD, Mas Sae yang baru menjadi anggota DPRD periode 2009-2014 membuka pembicaraan dengan Pak Pram yang duduk disebelahnya, Pak Pram yang notabene sudah menjadi anggota Dewan yang terhormat di Kabupaten Bener Rame sudah 3 periode sejak 1999-2004, 2004-2009, dan 2009 hingga sekarang.

Bila disamakan dengan anak sekolah, Pak Pram tidak naik kelas (tapi tidak menangis seperti anak sekolah saat gak naik kelas) tetap saja menjadi anggota DPRD Kabupeten, tidak naik menjadi anggota DPRD Provinsi apalagi anggota DPR RI, jika disamakan dengan PNS dalam meniti karir, karir Pak Pram tidak meningkat golongan dan eselonnya.

Mas Sae : Pak Pram, kenapa dalam rapat Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tadi teman-teman kurang semangat dan tidak ada gregetnya? Katanya kita ini sebagai anggota Dewan Yang Terhormat harus dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah? Bisa Pak Pram beri penjelasan?

Sambil menggaruk-garuk kepala wlo tidak gatal Pak Pram mulai bicara dengan lirih: Begini Mas Sae, dunia ini selalu berubah, begitu pula dengan dinamika politik lokal di daerah, khususnya hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD. Sewaktu UU 22/1999, yang digagas oleh Prof. DR. M. Ryaas Rasid kelahiran Gowa, Sulawesi Selatan, 17 Desember 1949, beliau meraih gelar doktor dari Universitas Hawaii Amerika Serikat pada tahun 1994. DPRD saat itu sangat kuat, DPRD yang memilih Kepala Daerah dan DPRD juga yang memberhentikan Kepala Daerah. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Daerah menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun  pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari. Selanjutnya, Kepala Daerah yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggungjawabannya menyampaikannya kembali kepada DPRD, Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.

Tetapi itu tidak berlangsung lama, setelah terbit UU 22/2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kewenangan itu hilang.

Apalagi sejak Pak Menteri Dalam Negeri Pak Hari Sabarno mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor  120/140/SJ tertanggal 21 Januari 2004 perihal Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD sehubungan dengan diberlakukannya UU 22/2003, dimana disana nyatakan bahwa laporan keterangan itu (LKPJ) sifatnya sebagai suatu progres report, sehingga tidak berimplikasi pada pemberhentian Kepala Daerah.

Kemudian Pak Pram mengeluarkan suatu kotak sebesar buku agenda dari tas kerja kulit warna coklat merk Pierre Cardin, ternyata Samsum Tab 2.0 ukuran 7 Inch yang dibungkus sampul coklat muda. Dengan cepat pak pram memainkan samsung tab dan memperlihatkan Pasal 45 dan 46 pada UU 22/2003 dan SE MDN Nomor  120/140/SJ tertanggal 21 Januari 2004 perihal Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang di tandatangani Pak Hari Sabarno. Kemudian Pak Pram mebuka UU 32/2004 dari Tab nya dan memperlihatkan Pasal 27 khususnya ayat(2), sambil membacakan ke Mas Sae: kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban: memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Dan dari pasal ini maka lahirlah PP 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Dengan cepat Pak Pram membuka file pdf PP 3/2007. Terlihat Pak Pram sangat terampil memainkan Tabnya. Dengan lincah tangan Pak Pram menunjukkan ke Pasal 23 ayat (4) dan (5) serta pasal penjelasannnya. Kemudian Pak Pram menjelaskan : LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD, dan hasilnya berupa Keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, JIKA DPRD tidak memberi tanggapan maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Tiba-tiba Mas Sae bertanya : hanya rekomendasi?

Dan Pak Pram menjawab dengan cepat: Ya, hanya rekomendasi, rekomendasi itu berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Kemudian Mas Sae bertanya : Sejak saat itu hingga sekarang DPRD hanya bisa memberi rekomendasi dari LKPJ Kepala Daerah?

Pak Pram menjawab: Ya. Dan biar Mas Sae agak enakan, silahkan minum teh dan kuenya dulu.

Setelah menghabiskan teh yang sudah tidak terasa enak lagi, Mas Sae bertanya lagi : Kenapa UU 22/2003, mengilangkan kewenangan DPRD untuk menolak dan menyetujui Pertanggungjawaban Kepala Daerah? Bahkan mengganti dari “pertanggungjawaban menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban”?

Pak Pram sambil menahan napas menjawab:  memang belum terbukti, tapi katanya sudah banyak yang merasakan, bahwa pertanggungjawaban era UU 22/1999 itu sering terjadi politik uang, katanya telah terjadi politik transaksional. Ya…seperti kentutlah Mas Sae…gak bisa dilihat tapi ada baunya.

Mas Sae berkata : hanya karena itu??

Pak Pram : itu yang saya tahu..klo pastinya sih yang tahu saudara-saudara kita di gedung DPR RI yang merumuskan UU 22/2003. Bisa jadi karena saat itu sudah ada wacana Kepala Daerah tidak di pilih DPRD, tapi oleh rakyat. Sebagaimana diwujudkan dalam UU 32/2004.

Memang, sejak Pemilukada langsung oleh rakyat, DPRD semakin kehilangan kewenangannya. Ada yang berpendapat, klo Kepala Daerah dipilih oleh rakyat, kenapa harus bertanggungjawab kepada DPRD? Bukankah seharusnya Kepala Daerah bertanggungjawab kepada rakyat, tapi dimana diatur itu? Bagaimana mekanismenya? Bukankah Kepala Daerah lebih takut kepada BPK, KPK, Kepolisian, ato Kejaksaan daripada kepada rakyat?

Sekarang ganti Pak Pram yang berusaha menumpahkan uneg-unegnya. Kemudian Pak Pram melanjutkan lagi: sama dengan kita Mas Sae, kita ini dipilih oleh rakyat, tapi bagaimana mekanismenya? Bukankah kita lebih takut sama recall DPP partai daripada kepada konstituent kita?

Selanjutnya, Pak Pram berdiri dari tempat duduknya dengan malas sambil berkata : kapan-kapan kita lanjutkan diskusi ini Mas Sae…

Mas Sae bilang : terima kasih banyak Pak Pram, saya jadi banyak belajar nih…..semoga Pak Pram tidak bosan mengajari saya.

Jakarta, 24 Juli 2012

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : http://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: