Aspirasi Masyarakat, Reses dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

  

Sebenarnya, pokok-pokok pikiran DPRD sudah ada sejak lama, walopun tidak menggunakan nomenklatur yang lain yaitu “penjaringan aspirasi masyarakat”.

Untuk memudahkan diskusi, kita lihat regulasi yang mengatur terkait judul diatas. Regulasi tersebut ada di sisi Tatib DPRD dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Tertib DPRD. Maka dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa kali perubahan regulasi.

PP 1/2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di diganti menjadi PP 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan PP 25/2004 direvisi menjadi PP 53/2004 serta sekarang yang masih berlaku PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 25(e) PP 1/2001 DPRD mempunyai kewajiban: memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaikan.

Selanjutnya , Pasal 36 (f) PP 25/2004 menyatakan Anggota DPRD mempunyai kewajiban: menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanluti aspirasi masyarakat;

Dan Pasal 55 PP 16/2010, Badan Anggaran mempunyai tugas: memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD  (pokir) kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Jadi pada prinsipnya sejak awal sudah ada tugas DPRD maupun anggota DPRD terkait dengan aspirasi masyarakat. Tetapi era PP 16/2010 hal tersebut dipertegas dari sisi ruang lingkup dan pelaksananya yaitu menjadi tugas Badan Anggaran

Tetapi tidak ada penjelasan lanjutan terkait dengan pokir tersebut. Misalnya, bagaimana menyusun pokir? Kapan mulainya? Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pokir?

Untuk mempermudah pemahaman, ketika ditatib DPRD mengatur tentang Pokir DPRD ataupun aspirasi masyarakat, regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah saat itu yang berlaku juga mengakomodir, yaitu pada Kepmendagri 29/2002.

Pasal 17(2) Kepmendagri 29/2002 sudah ada “penjaringan aspirasi masyarakat”, tetapi penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) tidak diadop lagi di PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006. Di Kepmendagri 29/2002, penjaringan aspirasi masyarakat memang tidak ditegaskan bahwa itu harus DPRD yang melaksanakan, tetapi Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD saat menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD. Kepmendagri 29/2002 juga tidak pernah menjelaskan lebih detail terkait jaring asmara tersebut.

Tatib DPRD

Pengelolaan Keuangan Daerah

PP 1/2001 : DPRD mempunyai kewajiban menyalurkan aspirasiPP 25/2004 : menyatakan Anggota DPRD mempunyai kewajiban menindaklanluti aspirasi Kepmendagri 29/2002 : Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat
PP 16/2010 : Badan Anggaran mempunyai tugas: memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD Permendagri 13/2006 :Tidak Ada

* Permendagri 54/2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah : Perumusan rancangan awal RKPD :  penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

 

Dimana pokir DPRD di implementasikan? Apakah saat penyusunan RKPD atau saat penyusunan RKA-SKPD?

Seperti sudah dijelaskan diatas, PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 tidak mengatur pokir DPRD. Pokir DPRD ternyata diatur pada Permendagri 54/2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Artinya yang semula pokir DPRD atau aspirasi masyarakat diberi ruang saat penganggaran APBD (Kepmendagri 29/2002) saat ini di alihkan ketika perencanaan (Permendagri 54/2010).

Dapat ditegaskan bahwa pokir DPRD ditampung saat Perencaan (tepatnya saat penyusunan RKPD)  bukan saat penganggaran (Saat penyusunan RKA-SKPD). Apa implikasi hal ini? Ketika di penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui, tetapi ketika di Perencanaan, apa kewenangan DPRD? Sebab hal ini terkait dengan usulan pokir DPRD dapat diakomodir ato tidak. Dan itu penting sekali bagi DPRD terhadap konstituen mereka.

Bagaimana mekanisme penyampaian pokir DPRD ?

Dari sisi DPRD tidak mengatur secara detail, PP 16/2010 hanya mengatur memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Jika dilihat dari siapa yang membuat RKPD, maka pokir DPRD akan diterima oleh Bappeda.

Terkait dengan penyampaian pokir DPRD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD menjadi tidak pas ketika, pokir DPRD harus mengakomodir hasil dari reses DPRD, khususnya reses yang kedua dan ketiga.

Jika dilihat sekilas, seolah-olah pokir DPRD hanya setahun sekali, padahal pemerintah daerah menyusun RKPD dua kali, yaitu RKPD induk dan perubahan. Jadi reses yang kedua dan ketiga bagaimana?

Bagaimana penyusunan pokir DPRD? Apakah perlu diatur dalam Tatib DPRD? Apakah tatib DPRD telah mengatur lebih detail terkait dengan Pokir DPRD? Dan bagaimana sebaiknya pokir DPRD diatur dalam tatib DPRD?

Sejauh ini, banyak tatib DPRD yang hampir sama persis dengan PP 16/2010, termasuk penjelasan lebih lanjut tentang tugas badan anggaran terkait pokir DPRD. Jadi tidak heran klo pokir DPRD tidak diperjelas lagi. Seperti, kapan mulai penyusunan Pokir DPRD? Dalam setahun berapa kali menyusun Pokir DPRD? Bahan utama pokir DPRD darimana saja? Bagaimana kaitannya Pokir DPRD dengan reses DPRD. Artinya, reses DPRD yang setahun 3 kali tersebut akan disalurkan melalui apa? Setiap anggota DPRD boleh memberikan pokir maksimal berapa pokir?

Bagaimana jika pokir DPRD tidak diatur? Jika tidak diatur maka siapa yang kuat dia akan menang.

Bagaimana menghubungkan antara Pokir DPRD, reses DPRD  dan Penyusunan RKPD?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mulai PP 16/2010 dan Permendagri 54/2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 107 (1) huruf f  & (2) huruf f Permendagri 54/2010 menyatakan Perumusan rancangan awal RKPD :  penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi/kab/kota

Masih pada Permendagri 54/2010 dinyatakan Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiranDPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat DPRD.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:

  1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan  dikelompokkan kedalam urusan SKPD.
  2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut.
  3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
  4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
  5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD
  6. Sajikan dalam tabel, seperti berikut:

Jika diperhatikan lebih jauh, bahwa pokir DPRD meliputi hasil reses DPRD. Sedangkan reses DPRD setahun dilaksanakan 3 kali setahun. Bagaimana hal ini disinkronkan dengan penyusunan RKPD induk dan perubahan sehingga hasil reses bisa diakomodir dalam program dan kegiatan baik APBD Induk mapun perubahan.

Bagan dibawah ini diharapkan bisa membantu untuk memahami keterkaitan antara pokir DPRD-reses-RKPD:

Jadi untuk reses pertama diakomodir pada RKPD tahun anggaran berikutnya dan reses kedua diakomodir pada tahun anggaran berjalan. Dan reses ketiga diakomodir pada RKPD tahun berikutnya.

Secara umum pokir DPRD dapat dapat dikelompokkan dalam beberapa masalah:

  1. Apakah Pokir DPRD sudah tersusun?
  2. Kapan Pokir DPRD disampaikan ke Kepala Daerah?
  3. Apakah Pokir DPRD (harus/selalu) bisa di akomodir di RKPD? Apakah kriteria Pokir DPRD bisa diakomodir dalam RKPD?

Jika dilihat dari sisi  praktek,  pokir DPRD kurang menarik bagi DPRD, kurang tertariknya Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pokir DPRD bisa dikarenakan :

  1. Kurangnya pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, sebab PP 16/2010 maupun tatib DPRD tidak banyak menjelaskan secara lengkap dan detail bagaimana mekanisme pembahasan, penyusunan maupun penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD serta dokumentasi yang terkait dengan pokir DPRD.
  2. Walaupun beberapa DPRD telah menyusun pokok-pokok pikiran ternyata membutuhkan proses yang panjang sampai tersusunnya pokir, apalagi sampai pada program kegiatan pada RKPD.
  3. Adanya cara lain untuk memenuhi keinginan konstituen dengan mekanisme yang lebih mudah dan sederhana, yaitu melalui Hibah dan Bansos. Apalagi sejak terbitnya Permendagri 32/2011, tentang Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Dimana dalam Permendagri ini DPRD memiliki kewenangan membahas dan menyetujui usulan hibah dan bansos ketika pembahasan RKA-SKPD.
  4. Kurangnya Bappeda dalam mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD, hal ini karena amanah untuk menampung pokok-pokok pikiran DPRD masih baru (Permendagri 54/2010). Disisi lain, banyak yang belum diatur bagaimana mekanisme penyampaian pokir dari DPRD ke eksekutif.
  5. Rendahnya kepastian pokok-pokok pikiran DPRD untuk ditampung dalam RKPD.

Berdasarkan uraian diatas, maka tidak heran bila banyak DPRD tidak menyusun Pokok-pokok pikiran DPRD.

Selain hal tersebut diatas, permasalahan yang mendasar adalah, bagaimana mekanisme sistem dan prosedur internal DPRD menghasilkan Pokir DPRD? Dan juga bentuk output dokumen dari Pokir DPRD juga diperjelas, misalnya, apakah dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD atau dalam bentuk Keputusan yang lainnya. Bandingkan dengan dokumen hasil penyempurnaan evaluasi APBD dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana terdapat pada Permendagri 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Permendagri 37/2012 telah mengajari ternyata bentuk output dokumen dari suatu kegiatan adalah hal yang penting.

Bagaimana dengan Pokir di Pemda Bapak/Ibu sekalian??

Referensi:

  1. PP 105/2000
  2. PP 58/2005
  3. PP 24/2005
  4. Kepmendagri 29/2002
  5. Permendagri 13/2006
  6. Permendagri 59/2007
  7. Permendagri 54/2010
  8. Permendagri 37/2012

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : http://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: