DPRD, APBD & BELANJA PEGAWAI yang BESAR

Berbicara APBD, pertanyaan yang mendasar sebenarnya adalah, “BELANJA” APBD untuk siapa? Sila kelima Pancasila menyatakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Benarkah sudah sesuai dengan Keadilan Sosial? Dan  untuk kemakmuran rakyat? Klo ya, bagaimana seharusnya postur belanja APBD?

Padahal, postur belanja APBD saat ini menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), sebanyak 124 daerah menggunakan lebih dari 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 daerahnya hanya untuk belanja pegawai, jika dipersempit lagi, sebanyak 16 daerah ternyata menganggarkan belanja pegawai mencapai 70 persen lebih dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menduduki peringkat tertinggi dengan belanja daerah mencapai 83 persen. (sumber : http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-politik/45-politika/13590-remunerasi-tinggi-124-daerah-terancam-bangkrut.html)

Dengan postur APBD seperti hal tersebut, apa yang akan diperoleh masyarakat? Dapatkah belanja APBD akan pro poor, pro jobs dan pro growth?

Apa sebenarnya yang menjadi penyebab tingginya belanja pegawai? Beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya belanja pegawai adalah:

  • Jumlah pegawai yang besar. Berbicara jumlah pegawai, pertanyaannya, benarkah jumlah PNSD sudah sesuai dengan kebutuhan daerah? Adakah selama ini PNSD sudah dihitung berdasarkan kebutuhan daerah? Jangan-jangan hanya sekedar keinginan dan kepentingan berbagai pihak tanpa memperhitungan kebutuhan daerah?
  • Besarnya  honorarium PNS dan Non PNS dan juga uang lembur, dll  yang diatur dalam Standar Satuan Harga. Berdasarkan Pasal 39(3) PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Artinya, besar kecilnya honor2 tersebut ditentukan oleh Kepala Daerah.
  • Banyaknya Kegiatan, dimana didalamnya terdapat belanja pegawai yang memuat honor 2 sebagaimana dalam point 2 diatas. Dalam penyusunan suatu program dan kegiatan di Pemda yang dilaksanakan oleh SKPD dianggarkan pada Belanja Langsung, dimana dalam belanja langsung terdapat tiga jenis belanja: belanja pegawai, belanja barang & jasa dan belanja modal. Permasalahannya adalah tidak ada batasan setiap Pegawai berapa banyak (maksimal)  ada dalam suatu kegiatan, yang kegiatan tersebut ada belanja pegawai. Jika hal ini tidak diatur secara tegas akan terjadi kecenderungan untuk memecah kegiatan dengan alasan untuk memperbesar honor2 tersebut.
  • Besarnya Tambahan Penghasilan PNS. Pasal 63(2) PP 58/2005 menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi permasalahan adalah, Pegawai sudah diberikan Tambahan Penghasilan PNS tetapi disisi lain dibanyak daerah penganggaran honor2 di Belanja Langsung tetap berjalan.

Terkait dengan DPRD:

  1. Dimana fungsi anggaran yang dimiliki DPRD? Apa yang sudah dilakukan DPRD untuk mengurangi belanja pegawai? Apakah DPRD diantaranya sudah melakukan analisis terkait hal-hal tersebut diatas?
  2. Dimana fungsi pengawasan DPRD? Dapatkah fungsi pengawasan DPRD sampai melakukan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah?? Khususnya Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga?

Referensi:

  1. UUD NRI Tahun 1945
  2. PP 58/2005
  3. Permendagri 13/2006
  4. Permendagri 59/2007

semoga manfaat

riris prasetyo, m.kom / 0811  184 172

peminat politik lokal, DPRD dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

blog : http://dewandaerah.wordpress.com, membangun DPRD, membangun daerah

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: