DPRD dan PENGAWASAN

  1. Pengawasan, suatu kalimat yang agak menakutkan bagi teman-teman Pemda, bukan saja karena implikasi dari pengawasan itu sendiri, tetapi juga dari banyaknya pengawasan. Pengawasan dengan nomenklatur pengawasan atau dengan yang serupa pengawasan. Misalnya, evaluasi, reviu, monitoring, pemeriksaan, konsultasi. Bagi kebanyakan teman-teman Pemda, hal tersebut seperti permainan kuis bergambar “serupa tapi tak sama”.
  2. Bagaimana dengan anggota Dewan melihat “pengawasan” yang melekat pada fungsi DPRD? Mungkin tidak lebih dari kata yang bagus tapi sulit dipahami dan dilaksanakan.
  3. Dari sisi normatif, dimana diatur Pengawasan DPRD?
    • Pasal 61, 62 & 77, 78 UU 22/2003;
    • Pasal 19, 20 , 49 PP 25/2004,
    • Pasal 43 UU 32/2004
    • Pasal 292, 343 & 293, 344 UU 27/2009
    • Pasal 132 & 133 PP 58/2005;menyatakan bahwa fungsi DPRD diantaranya adalah “PENGAWASAN”. Walapun UU 22/2003 sudah tidak berlaku lagi, untuk pengkayaan pemikiran akan kita coba bandingkan dengan penggantinya.
  4. Pasal 61 & 77 UU 22/2003 menyatakan bahwa DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
    • legislasi;
    • anggaran; dan
    • pengawasan.
  5. Penjelasan Pasal 61 Huruf c menyatakan  Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan gubernur/bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
  6. Pasal 62 & 78 UU 22/2003, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur/bupati/walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional  di daerah.
  7. Pasal 19 PP 25/2004, DPRD mempunyai fungsi :
    • Legislasi;
    • Anggaran; dan
    • Pengawasan; Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan    Undang-undang, peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  8. Pasal 20 ayat (1) huruf c PP 25/2004  DPRD mempunyai tugas dan wewenang :Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di Daerah.
  9. Pasal 49 ayat (1) huruf c PP 25/2004 Komisi mempunyai tugas : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing.
  10. Pasal 43 (1). Huruf b UU 32/2004 Yang dimaksud dengan “hak Angket” dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan  fungsi  pengawasan  DPRD  untuk melakukan   penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  11. Pasal 43 (1). Huruf a UU 32/2004 Yang dimaksud dengan “hak Interpelasi” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
  12. Pasal 43 (1). Huruf c UU 32/2004  Yang dimaksud dengan “hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap  kebijakan  kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
  13. Pengawasan yang dilakukan bukan bersifat teknis dan detail seperti aparat pengawasan intern pemerintah dan atau BPK. Sebagaimana telah disebutkan pad Pasal 49 ayat (1) huruf c PP 25/2004 terdahulu bahwa Komisi mempunyai tugas pengawasan terhadap   pelaksanaan   pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing. Jadi Pengawasan dilakukan melalui alat-alat kelengkapan DPRD, antara lain :
    • Rapat dengar pendapat.
    • Rapat kerja.
    • Rapat pembahasan dalam Pansus.
    • Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna.
    • Kunjungan kerja.
  14. Pasal 65 Huruf h UU 22/2003 memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; Penjelasan : Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mekanisme, sistem dan prosedur pemberian pertanggungjawaban saat masa reses? Apakah selama ini aturannya sudah cukup? Terutama bagi pemilihnya?
  15. Adakah pengaturan secara khusus Pengawasan DPRD terhadap APBD? PP 58/2005 menyatakan  DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD (Pasal 132, PP 58/05). Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 133, PP 58/05).
  16. Ketika masih berlakunya UU 22/2003 tidak pernah dengan tegas menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan pelaksanaan Perda APBD, hal ini hanya diatur pada Pasal 20 ayat (1) huruf c PP 25/2004. Tetapi setelah terbitnya UU 27/2009, dengan tegas UU tersebut mengatur, yaitu pada Pasal 293 & 344.
  17. Pasal 292 & 343 UU 27/2009, DPRD provinsi/kab/kota mempunyai fungsi:
    • legislasi;
    •  anggaran; dan
    •  pengawasan; Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi/kab/kota
  18. Pasal 293 dan 344 UU 27/09 : DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota.
  19. Hal ini merupakan suatu penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota.
  20. Berdasarkan uraian diatas, jika dibanding Pengawasan DPRD di UU 22/2003 dan UU 27/2009 bagaimanakah makna pengawasan? Apakah mengalami perubahan dan pergeseran? Dan kemanakah arah peruabahan tersebut? Apakah semakin memperkuat fungsi pengawasan DPRD atau sebaliknya?

Referensi :

  1. UU 22/2004
  2. UU 32/2004
  3. UU 27/2009
  4. PP 25/2004
  5. PP 58/2005

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

About these ads

3 Comments

  1. rosalina
    Posted April 5, 2011 at 9:08 pm | Permalink | Balas

    komisi yg bertugas mengawasi APBD itu komisi berapa y… saya mau meneliti di DPRD kota dan kabupaten? trims

  2. syukriy
    Posted Mei 23, 2011 at 5:33 pm | Permalink | Balas

    @Rosalina: Semua komisi melaksanakan fungsi pengawasan… Komisi adalah perangkat DPRD yang menjadi “sparing partner” semua SKPD…

  3. agus tomi
    Posted April 10, 2013 at 4:05 pm | Permalink | Balas

    yang menjadi permasalahan pokok atau substansi pada fungsi pengawasan dprd ini ada pada regulasinya apa pada tahapan implementasinya ya,

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: