Implikasi terbitnya UU No. 27 Tahun 2009 terhadap Kedudukan Keuangan DPRD (2)

Pasal Kelompok Pakar atau Tim Ahli

  1. Terbitnya UU No. 27 Tahun 2009 diharapkan dapat mewujudkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPRD.  Dalam hubungan DPRD dengan pemerintah daerah agar berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, maka dalam konteks penguatan kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut, yang akhirnya secara agregatif akan berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan fundamental integrasi bangsa secara keseluruhan. Maka UU No. 27/2009 telah menyediakan keberadaan sistem pendukung yang menunjang fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
  2. Dan diperlukan sistem dukungan yang kuat, tidak terbatas pada dukungan sarana, prasarana, dan anggaran, tetapi juga pada dukungan keahlian. Dengan demikian, perlu penataan kelembagaan sekretariat di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal itu diwujudkan dalam pengadaan sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan sekaligus pertanggungjawaban publik unit pendukung dalam menjalankan tugasnya.
  3. Pasal 397 dan Pasal 399 UU No. 27/2009 menyatakan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD provinsi/kab/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. Kelompok pakar atau tim ahli tersebut diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD provinsi/kab/kota sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah. Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD provinsi/kab/kota yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota.
  4. Selanjutnya, pada pasal penjelasan mempertegas bahwa yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi/kab/kota. Kelompok pakar atau tim ahli bertugas  mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi/kab/kota. Penugasan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah provinsi/kab/kota.
  5. Isu selanjutnya adalah, apa implikasi dari keberadaan Pasal tersebut terhadap pengelolaan keuangan daerah ?
  6. Permasalahan yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan daerah adalah, seberapa besar anggaran APBD yang harus disediakan untuk “kelompok pakar atau tim ahli”?  Apakah sudah ada regulasi yang mengatur, atau cukup dengan regulasi yang ada? Sebab hal ini terkait dengan makna “Penugasan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah provinsi/kab/kota” pada pasal penjelasan terserbut? Belajar dari pengalaman masa lalu, apa jadinya bila masing-masing Setwan DPRD Provinsi/Kab/Kota menganggarkan untuk kelompok pakar atau tim ahli di RKA-SKPD tanpa belum adanya kejelasan aturan?
  7. Dalam menyusun anggaran untuk kelompok pakar atau tim ahli di RKA-SKPD Setwan ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
    • Berapa jumlah kelompok pakar atau tim ahli tersebut?
    • Berapa honor/gaji kelompok pakar atau tim ahli?
    • Bagaimana mekanisme pemberian honor/gaji? Apakah dengan sistem bulanan? Ataukah perkegiatan perorang? Ataukah perkegiatan per kelompok pakar atau tim ahli?
    • Apakah kelompok pakar atau tim ahli mendapatkan fasilitas : ruangan kerja, staf (PNS atau Non PNS), ATK, perjalanan dinas (disesuaikan dengan PNS golongan III atau golongan IV), dll?
  8. Terkait belum terbitnya PP tentang Tatib DPRD sebagai turunan dari UU No. 27 Tahun 2009, dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penjelasan Pasal 397 dan Pasal 399 UU No. 27/2009, seyogyanya bagi Kepala Setwan DPRD untuk tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menganggarkan dan membelanjakan APBD.

     

    Referensi:

    • UU 27/2009
    About these ads

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    %d bloggers like this: