Seandainya Aku jadi Pimpinan dan Anggota DPRD (3)

  1. Untuk memperjelas dua tulisan sebelumnya, pada tulisan  ini dicoba  diuraikan setiap penghasilan, penerimaan lain dan tunjangan khusus PPh21  yang terdapat pada Pos DPRD yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat.
  2. UANG REPRESENTASI adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi setara dengan Gaji Pokok Gubernur, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota setara dengan Gaji Pokok Bupati/Walikota yang ditetapkan Pemerintah. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi,  Kabupaten/Kota. Uang Representasi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
  3. Besaran uang representasi ini sesuai dengan prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota memperoleh penghasilan tetap yang sama, dan juga besaran Uang Representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan Gaji Kepala Daerah sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRD selaku pimpinan lembaga legislatif sama dengan besarnya gaji Gubernur atau Bupati/Walikota selaku pimpinan lembaga eksekutif di Daerah.
  4. Selain sesuai dengan prinsip kesetaraan juga sesuai dengan prinsip berjenjang,  yaitu pemberian penghasilan tetap harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota lebih tinggi dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi. Demikian halnya, pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPR-RI, dan juga harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRD lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih tinggi dari Ketua DPRD.
  5. Memperjelas dari definisi Uang Representasi, yaitu “Uang yang diberikan setiap bulan…..”, artinya bahwa yang diterima oleh Pimpinan dan Aggota DPRD benar-benar dalam bentuk “uang/cash tunai” dan diterima setiap bulan sebagai penghasilan. Uang representasi bila dilihat dari sudut penganggarannya, termasuk pada Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Pos DPRD (RKA-SKPD pada urusan pemerintahan 20.1).
  6. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya “Dimana diatur Gaji Pokok Gubernur, Bupati dan Walikota? Dan berapa besarnya gaji Pokok Gubernur, Bupati dan Walikota?”.
  7. Seringkali muncul pertanyaan, siapa yang dimaksud Pimpinan DPRD? Apakah termasuk Ketua Komisi, Ketua Badan dan Ketua Fraksi ?
  8. Pasal 1 angka 2 PP No. 24 Tahun 2004 menyatakan Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
  9. Pasal 303 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:
    • 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;
    • 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
    • 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
  10. Pasal 354 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
    • 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
    • 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
  11. UANG PAKET adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri dan mengikuti rapat-rapat. Besaran Uang Paket adalah 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan. Pertanyaan yang muncul adalah “Apakah uang paket tetap diberikan semua (tanpa dipotong) ketika ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak menghadiri dan mengikuti rapat-rapat?, terutama jika dikaitkan dengan penganggaran berdasarkan prestasi kerja?, Apakah metode/cara penentuan besaran uang paket tersebut dapat memacu meningkatkan prestasi kerja Pimpinan dan Anggota DPRD?”.
  12. Memperjelas dari definisi Uang Paket, yaitu “Uang yang diberikan setiap bulan…..”, artinya bahwa yang diterima oleh Pimpinan dan Aggota DPRD benar-benar dalam bentuk “uang/cash tunai” dan diterima setiap bulan sebagai penghasilan. Uang paket bila dilihat dari sudut penganggarannya, termasuk pada Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Pos DPRD (RKA-SKPD pada urusan pemerintahan 20.1).
  13. TUNJANGAN JABATAN adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.
  14. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya. Besaran tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah sebagai berikut :
    • Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    • Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    • Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    • Anggota 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  15. Era UU No. 27 Tahun 2009 terdapat penggantian nomenklatur panitia menjadi badan agar lebih jelas keberadaan kelembagaan politiknya, yaitu Panitia Musyawarah menjadi Badan Musyawarah dan Panitia Anggaran menjadi Badan Anggaran.  Pasal 302 dan 353 pada UU yang sama menyatakan  Alat kelengkapan DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas:
    • pimpinan;
    • Badan Musyawarah;
    • komisi;
    • Badan Legislasi Daerah;
    • Badan Anggaran;
    • Badan Kehormatan; dan
    • alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
  16. TUNJANGAN KHUSUS PPh 21  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, ABRI, dan Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Yang termasuk dalam pemberian PPh 21 adalah yang dalam pengertian tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap.  Dengan demikian,  tunjangan perumahan yang   diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD terkait dengan PPh Pasal 21 tidak dibenarkan dibebankan pada keuangan daerah/APBD.
  17. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TUJANGAN KELUARGA, besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
  18. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TUNJANGAN BERAS, besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil. Dalam implementasinya, apakah yang diberikan dalam bentuk beras (nature) ? Atau dalam bentuk uang? Mengapa demikian?
  19. TUNJANGAN PERUMAHAN. Pada prinsipnya, Pemerintah Daerah menyediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD bagi Pimpinan DPRD. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir  masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Dan bagi Anggota DPRD, Pemerintah Daerah dapat menyediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta, perlengkapannya dan belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD. Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat I (satu) bulan sejak tanggal Pemberhentian. Permasalahan yang timbul adalah, “bagaimana jika Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD dan rumah dinas bagi Anggota DPRD yang terhormat?”, maka;
  20. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Yang sering menjadi permasalahan adalah Besaran tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang seringkali kurang memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Mengapa demikian?
  21. UANG DUKA WAFAT DAN BANTUAN PENGURUSAN JENAZAH. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi. Selain uang duka kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
  22. UANG JASA PENGABDIANadalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. Besarnya uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
    • Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
    • Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian I (satu) bulan uang representasi;
    • Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
    • Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
    • Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
    • Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
  23. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya. Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  24. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan clan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD. TKI diberikan setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. TKI diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah  terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: tinggi, sedang, rendah.
  25. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi TKI bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. Bagi daerah dengan kernampuan keuangan daerah sedang TKI bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang  representasi Ketua DPRD. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah TKI bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
  26. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
  27. Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Belanja PNSD terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
  28. Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun anggaran berjalan/berkenaan. Penghitungan kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
  29. Pengelompokkan KKD bagi Provinsi :
    • di atas Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) mempunyai kemampuan keuangan daerah tinggi;
    • antara Rp600.000.000.000,00 (enam ratus milyar) sampai dengan Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus miliar rupiah) mempunyai kemampuan keuangan daerah sedang; dan
    • di bawah Rp600.000.000.000,00 (enam ratus milyar) mempunyai kemampuan keuangan daerah rendah.
  30. Pengelompokkan KKD bagi Kabupaten/Kota  :
    • di atas Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) mempunyai kemampuan keuangan daerah tinggi;
    • antara Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) mempunyai kemampuan keuangan daerah sedang; dan
    • di bawah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) mempunyai kemampuan keuangan daerah rendah.

Referensi :

  • UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
  • PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  • PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama PP No. 24 Tahun 2004
  • PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua PP No. 24 Tahun 2004
  • PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga PP No. 24 Tahun 2004
  • Permendagri No. 21 Tahun 2007.
  • SE MDN No. 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: