Implikasi terbitnya UU No. 27 Tahun 2009 terhadap Kedudukan Keuangan DPRD

  1. Sejak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang dulu lebih dikenal dengan UU Susduk terbit tanggal 29 Agustus 2009, hampir seluruh Anggota DPRD tertuju kepada implikasi dari terbitnya undang-undang tersebut. Implikasi yang menjadi perhatian diantaranya adalah dibidang kedudukan keuangan DPRD.
  2. Sejenak melihat ke Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  bagaimana sebenarnya  pasal demi pasal yang terkait dengan kedudukan keuangan DPRD.
  3. Pasal 101 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 menyatakan Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan pemerintah.  Pasal 106 Ayat (6) menyatakan Selama Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lebih jauh Penjelasan Pasal 106 Ayat (6) tesebut menyatakan Hak keuangan dan hak administrasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  4. Pasal 28 huruf  h  PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif. Pasal 35 PP yang sama menyatakan Hak protokoler, keuangan dan administrasi diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.
  5. Peraturan Pemerintah yang dimaksud selanjutnya telah terbit berturut-turut :
    • PP No. 24 Tahun2004
    • PP No. 37 Tahun 2005
    • PP No. 37 Tahun 2006
    • PP No. 21 Tahun 2007 dan turunannya adalah Permendagri No. 21 Tahun 2007.
  6. Sebagai penegasan lebih lanjut dari Pasal 106 Ayat (6) UU No. 22 Tahun 2003 maka Pasal 103 Ayat (5) PP No. 25 Tahun 2004 menyatakan         Selama anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  7. Walaupun PP No. 25 Tahun 2005 telah direvisi dengan PP No. 53 Tahun 2005 secara substansi Pasal 103 tidak mengalami perubahan.
  8. Pada UU No. 27 Tahun 2009 terkait Hak Keuangan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih detail  pada Pasal 317 dan 368 Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota mempunyai hak keuangan dan administratif. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pengelolaan keuangan dan tunjangan dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan pemerintah.
  9. Pasal 339 Ayat (4) dan Pasal 390 Ayat (4) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu. Penjelasan Pasal menyatakan yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak keuangan yang meliputi :
    • uang representasi,
    • uang paket,
    • tunjangan keluarga dan tunjangan beras, serta
    • tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  10. Selain itu terdapat penggantian nomenklatur panitia menjadi badan agar lebih jelas keberadaankelembagaan politiknya, yaitu Panitia Musyawarah menjadi Badan Musyawarah dan Panitia Anggaran menjadi Badan Anggaran. Perubahan ini tidak mempengaruhi besaran penghasilan yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dahulunya Panitia menjadi Badan. Sebab secara prosentase besaran yang diterima antara Badan dan Panitia adalah sama. Hal ini bisa dilihat pada Pasal  14 PP No. 37 Tahun 2005.
  11. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya. Besaran tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah sebagai berikut :
    • Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    • Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    • Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    • Anggota 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  12. Sementara ini, hal tersebut yang bisa diungkapkan terkait implikasi terbitnya UU No. 27 Tahun 2009 terhadap Kedudukan Keuangan DPRD.

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: