Daily Archives: Oktober 6, 2009

Seandainya Aku jadi Pimpinan dan Anggota DPRD (2)

Sebelum menguraikan apa dan berapa yang akan diperoleh oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat, harus dimengerti dahulu prosedur penganggaran belanja DPRD, khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD Sekretariat DPRD.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

SEKRETARIS DPRD menyusun Belanja DPRD yang di formulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas  :

  1. penghasilan
  2. penerimaan lain
  3. tunjangan PPh Pasal 21
  4. tunjangan kesejahteraan
  5. belanja penunjang kegiatan DPRD

yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, penerimaan lain dan tunjangan khusus PPh21  dianggarkan pada Pos DPRD (RKA-SKPD pada urusan pemerintahan 20.1), sedangkan Belanja Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjangan Kegiatan dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD (RKA-SKPD pada urusan pemerintahan 20.4)

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Pos DPRD (RKA-SKPD pada urusan pemerintahan 20.1) dapat diartikan bahwa penghasilan tersebut diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk tunai/uang, dan menganut prinsip kesetaraan.

Kesetaraan disini dapat diartikan bahwa  penghasilan Pimpinan DPRD Provinsi dari Provinsi NAD sampai ke Provinsi Papua adalah setara besarannya.

Begitu pula  dengan penghasilan untuk Anggota DPRD seluruh Provinsi hampir sama, tergantung dengan kedudukan apakah duduk sebagai Pimpinan/Panitia Komisi, Panitia, Badan, alat kelengkapan lainnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk besaran bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2004 beserta turunannya dapat disebutkan bentuk/jenis penghasilan, penerimaan lain dan tunjangan khusus PPh 21 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dianggarkan pada Pos DPRD yaitu :

  1. Uang Representasi
  2. Uang Paket
  3. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD
  4. Tunjangan Komisi
  5. Tunjangan Panitia
  6. Tunjangan Badan Kehormatan
  7. Tunjangan alat kelengkapan lainnya
  8. Tunjangan Keluarga
  9. Tunjangan Beras
  10. Tunjangan Khusus (PPh)
  11. Tunjangan Perumahan (Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah  Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD)
  12. Uang Duka Wafat atau Tewas dan Bantuan Pengurusan Jenazah
  13. Uang Jasa Pengabdian
  14. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

Bentuk Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terlihat seperti tabel berikut:

NO. JENIS KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA
1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
2. Rumah Jabatan -
3. Rumah Dinas - -
4. Kendaraan Dinas -
5. Pakaian Dinas

Belanja Penunjang kegiatan DPRD

Penganggaran dan pelaksanaan belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang diselenggarakan oleh  sekretariat DPRD.

Biaya penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang  lelah/upah/insentif/ honorarium/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan rapat-rapat, kunjungan  kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan  penelaahan peraturan daerah,  peningkatan sumber daya manusia dan  profesionalisme, koordinasi dan konsultasi/kegiatan pemerintahan dan  kemasyarakatan.

Mengingat untuk keperluan tersebut sudah  disediakan dan dibayarkan setiap bulan dari APBD berupa uang  representasi, tunjangan keluarga,  tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan  komisi, tunjangan panitia anggaran dan tunjangan badan kehormatan atau tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Penyediaan kredit anggaran untuk penunjang kegiatan peningkatan  sumber daya manusia dan  profesionalisme yang dimaksud  pada Pasal 24 ayat (3) butir d  PP 37/2005 adalah guna menunjang kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Dalam kaitan itu tidak termasuk untuk mendanai pendidikan formal  pimpinan dan anggota DPRD  sebagaimana layaknya untuk belanja ikatan  dinas dan tugas belajar yang berlaku bagi PNS  dalam mengikuti pendidikan formal yang  menjadi beban APBD antara lain program S1, S2 dan S3.

Biaya yang timbul akibat  pelaksanaan  kegiatan reses  dibayarkan oleh pemegang  kas/bendahara sekretariat DPRD  kepada pihak ketiga (antara lain konsumsi, ATK, sewa  tempat) sedangkan kepada Pimpinan dan  Anggota DPRD diberikan uang perjalanan dinas.

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan kegiatan yang besarnya disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat A yang ditetapkan oleh kepala daerah.

 

https://dewandaerah.wordpress.com, managed by :

riris prasetyo/ 0811 184 172

peminat politik lokal,  penguatan DPRD, keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.